GTI Desak Usut Tuntas Dugaan Aliran Dana Pungli di DPMPSP Gianyar

Mangku Rata
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

 

Gianyar, balipuspanews.com – DPC Garda Tipikor Indonesia (GTI) Gianyar akan melapor ke Kejaksaan Tinggi Bali., Surat No. 15/DPC.GTI.GR/VIII/2017 akan diserahkan langsung ke Kejati Bali, Senin (21/8) Hari ini.

GTI melapor agar kasus pungli, gratifikasi dan korupsi yang terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas Penanaman Modal dan Pelaynaan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Gianyar diusut tuntas. Hal itu diungkapkan Ketua DPC GTI Gianyar, Pande Mangku Rata, Minggu (20/8).

Lebih lanjut dikatakannya, kasus OTT di DPMPSP tersebut telah menjadi konsumsi publik. Karena itulah ia meminta ke Kejati Bali mengusut tuntas. Untuk tembusannya, ia akan langsung bawa ke Jakarta.

Nantinya bersama pengurus DPP GTI akan membawa tembusan laporan ke KPK, Jaksa Agung, Kapolri dan Komisi III DPR RI. “Setelah menyerahkan laporan ke Kejati Bali. Segera saya membawa tembusan ke Jakarta,” tegasnya.

Menurutnya, terkait aliran dana pungli di DPMPSP, diduga diberikan kepada beberapa pejabat di Gianyar dan juga untuk membeli sejumlah aset pribadi. “Dari hasil pemantauan DPC GTI Gianyar, ada indikasi aliran dana untuk beberapa pejabat di Gianyar,” ungkapnya.

Dimana, tersangka I Nyoman Sukarja yang menjabat sebagai Kabid Perijinan dan Non Perijinan di DPMPSP Gianyar yang tertangkap tangan menerima uang tunai sebesar Rp. 14.450.000, terindikassi melaksanakan perintah Kepala DPMPSP Gianyar I Ketut Mudana.

“Diduga pungli dilakukan sejak menjabat di kantor DPMPSP Gianyar,” ungkapnya.

Modusnnya, Kata Mangku Rata, dilakukan dalam bentuk sumbangan pihak ketiga, dengan dalih kelancaran dan percepatan proses pengurusan perizinan. Untuk pengurusan izin bangunan rumah tinggal dikenai sumbangan Rp. 15-25 juta. Izin pondok wisata sumbangannya Rp. 50-75 Juta. Izin Villa diminta sumbangan Rp. 100-150 juta. Dan sumbangan untuk izin hotel melati Rp. 200-250 juta.

“Usut Tuntas Dugaan Aliran Dana Pungli di DPMPSP GianyarUntuk pengurusan izin hotel berbintang, diminta sumbangan Rp. 2-4 milyar,” ujar Pria asal Beng, Gianyar ini.

Sumbangan-sumbangan itu, menurut Mangku Rata, diduga dikelola oleh Kepala DPMPSP Kabupaten Gianyar, l Ketut Mudana. Sumbangan-sumbangan itu, terindikasi digunakan untuk keperluan operasional pejabat yaitu bupati, wakil bupati dan untuk non pejabat, yaitu A.A. Gede Mayun yang merupakan adiknya Bupati Gianyar.

“Diduga pemungutan sumbangan dilakukan oleh semua Kepala Bidang di Kantor DPMPSP Gianyar atas perintah Kepala Dinasnya, I Ketut Mudana,” jelasnya.

Pemungutan sumbangan pihak ketiga tersebut, lanjut Mangku Rata, merupakan perintah Kepala DPMPSP Gianyar kepada semua bawahannya, setingkat Kabid. “Pemungutan sumbangan pihak ketiga tersebut, diduga alasannya untuk proses percepatan semua perizinan.

“Diperkirakan sumbangan pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan sejak Mudana menjabat Kepala DPMPSP selama enam bulan, besarnya mencapai 34 milyar,” ungkapnya.

Terindiksi, uang hasil pungutan tersebut digunakan untuk biaya operasional rutin Bupati, AA Gde Bharata dan kegiatan khusus keluar daerah. Uang tersebut diserahkan melalui ajudan bupati, yaitu Gusti Bagus Adi alias Bem. Selain itu juga untuk operasional rutin Wakil Bupati, Made Mahayastra dan untuk kegiatan khusus sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Gianyar. Uang diserahkan melalui ajudan wakil bupati, yaitu Wayan Artawan.

“Uang hasil sumbangan juga digunakan untuk operasional adik Bupati Gianyar, yaitu AA Gede Mayun yang menjadi calon wakil bupati dari Paket AMAN,” ujarnya.

Sedangkan sisanya, terindikasi digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Ketut Mudana. Diduga, kata Mangku Rata, digunakan untuk membeli sejumlah aset pribadi.

“Diduga digunakan untuk membeli sejumlah tanah dibeberapa lokasi,” tegasnya.

Mangku Rata menegaskan, pihaknya memilih melapor ke Kejati Bali, karena kalau kasus pungli, korupsi dan gratifikasi, pihak kejaksaan bisa langsung menyidik.

“Karena itulah saya lapor ke kejaksaan, agar kasus kasus ini cepat tuntas,” ujarnya.
Mangku Rata mengharapkan jaksa melakukan penyidikan ulang.

Ia berharap laporanya mendapat atensi dari pihak Kejati Bali, karena itu laporannya ditembuskan ke Presiden RI, Komisi III DPR RI agar dimonitor, KPK, Jaksa Agung, Kapolri, DPP GTI, Pengadilan Tipikor Denpasar dan Kapolda Bali melalui Dir. Krimsus.

“Kami tidak mau main-main dengan laporan ini. Kami ingin aliran dan pungli di DPMPSP terungkap dengan jelas dan terang benderang,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar...