11 Sekolah di Kabupaten Klungkung Akan Miliki Sertifikat Tanah

Kadisdik Drs Dewa Gde Darmawan M.Pd
Kadisdik Drs Dewa Gde Darmawan M.Pd

SEMARAPURA, balipuspanews.com – Walaupun banyak mendapatkan hambatan dalam melaksanakan pensertifikatan tanah sekolah, kini 11 sekolah di Gumi Serombotan akan memiliki sertifikat tanah.

Hal tersebut diungkapkan Kadisdik Klungkung Drs Dewa Gde Darmawan M.Pd ketika ditemui, Jumat (30/10/2020), menurutnya untuk melaksanakan pensertifikatan tanah sekolah ini diakuinya masih menemui banyak hambatan di lapangan. Hal itu ditegaskannya terdapat 3 klaster persoalan yang dihadapi.

Persoalan pertama menyangkut aset sekolah memenuhi syarat untuk disertifikatkan, hal ini tidak ada persoalan tinggal melanjutkan ke proses pensertifikatan tanah untuk memperjelas status tanah sekolah tersebut.

Sementara persoalan kedua masalah niat pensertifikatan tanah sekolah masih bermasalah karena ada desa maupun warga yang masih menolak tanah itu disertifikatkan.

Persoalan yang ketiga yang paling berat karena tanah sekolah masih banyak yang milik pribadi, bahkan pemiliknya minta tanah itu dikembalikan tentu saja hal ini sangat dilematis terkait keberadaan sekolah tersebut.

“Kalau persoalan pertama tidak ada masalah, persoalan yang kedua juga bisa diselesaikan tinggal ada surat pernyataan saja. Terkait persoalan yang ketiga ini sangat krusial dimana perlu turun dikomunikasikan lagi untuk memastikan hal itu,” ujar Dewa Gede Darmawan.

Lebih jauh dirinya menyatakan pada persoalan kedua banyak warga tidak tahu kalau pensertifikatan itu bukan berarti tanah itu otomatis menjadi milik Pemkab Klungkung. Melainkan hanya pihak Pemkab Klungkung memproses sertifikat hak guna pakai yang artinya Pemkab sifatnya meminjam tanah itu untuk kepentingan sekolah. Kini masyarakat sudah merelakan tanahnya untuk kepentingan sekolah sepanjang sekolahnya masih beroperasi.

“Nanti kalau sekolahnya sudah tidak beroperasi lagi karena bekas bangunan sekolah bisa dimohonkan kembali tanah itu oleh pemiliknya,” ungkap Dewa Darmawan.

“Persoalan ini hanya perlu penjelasan agar warga mengerti persoalannya dan tahu duduk permasalahannya,” tambahnya.

Pihaknya mengatakan saat ini yang menjadi pemikiran dinas pendidikan adalah persoalan yang ketiga ada sekolah yang berdiri di tanah milik pribadi dan pemiliknya kini meminta dikembalikan. Hal inilah yang dilematis, ada beberapa sekolah berdiri di atas tanah milik pribadi memang tidak ada pemiliknya meminta tanah sekolah secara langsung.

“Kita optimis upaya pensertifikatan tanah sekolah ini akan terlaksana. Dan saat ini ada sekitar 11 sekolah sudah siap tanahnya disertifikatkan,” pungkasnya.

Penulis/Editor : Roni/Oka Suryawan