Rabu, Desember 6, 2023
BerandaBuleleng13 Warga Binaan Lapas Singaraja Dapat Perpanjangan Asimilasi

13 Warga Binaan Lapas Singaraja Dapat Perpanjangan Asimilasi

BULELENG, balipuspanews.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja, pada Selasa (4/1/2021), secara resmi mengumumkan bahwa sebanyak 13 Warga Binaan (WB) dibebaskan atau menjalani tahanan rumah. 13 WB ini mendapatkan asimilasi sebab dianggap telah memenuhi persyaratan baik itu administratif maupun substantif untuk menjalani program asimilasi rumah.

Kepala Lapas Kelas IIB Singaraja, Wayan Putu Sutresna menyebutkan jika saat ini program asimilasi rumah untuk para WB diperpanjang hingga 30 Juni 2022 mendatang. Itu sesuai program Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI. Khusus di Lapas Singaraja, dinyatakan ada 13 orang WB yang dibebaskan atau menjalani tahanan rumah.

Adapun 13 WB ini berasal dari beberapa kasus seperti ada 5 orang dari kasus narkotika, 4 orang dari kasus kehutanan, 2 orang kasus penganiayaan, dan masing-masing 1 orang atas kasus perjudian dan pencurian.

Semuanya bebas karena telah dinyatakan memenuhi persyaratan melalui Permenkumham RI No. 43 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham RI No. 32 tahun 2020.

Kemudian dengan adanya program itu nantinya 13 WB ini masih dalam proses pengawasan pihak Bapas Kelas I Denpasar selama menjalani program asimilasi rumah. Bahkan, 13 orang WB diberikan pemahaman terkait ketentuan harus dilakukan para WB selama menjalani program asimilasi termasuk larangan dan tata cara pelaporan selama jalani asimilasi rumah.

“Mereka belum sepenuhnya bebas namun hanya menjalani pidana di rumah mencegah penyebaran Covid-19 di Lapas. Ikuti ketentuan yang berlaku, jika melanggar atau melakukan tindak pidana lagi, maka surat keputusan asimilasi rumah dicabut dan kembali masuk Lapas,” terangnya.

Disisi lain Sutresna meminta agar seluruh staf Lapas Singaraja bisa lebih maksimal untuk memberikan pelayanan, sehingga pembinaan terhadap WB di Lapas Singaraja berjalan optimal sesuai dengan implementasi dari Permenkumham No. 43 Tahun 2021.

BACA :  Pantau Pasar Gotong Royong, Bupati Gede Dana Berharap Ekonomi Mayarakat Segera Bangkit

“Terus menjalin koordinasi maupun kolaborasi dengan baik, untuk bisa memberikan layanan yang terbaik kepada napi atau keluarganya. Dan yang terpenting, petugas itu tidak melakukan pungutan apapun dari pelaksanaan program ini,” tutupnya.

Penulis : Nyoman Darma 

Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular