JAKARTA, balipuspanews.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan upaya melakukan perubahan fundamental, terutama dalam menutup kebocoran kekayaan negara, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Andre, Presiden Prabowo sebenarnya bisa memilih untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya tanpa menimbulkan kegaduhan. Namun, Prabowo memilih membenahi sejumlah persoalan mendasar yang selama ini dinilai merugikan negara.
Salah satu persoalan yang disorot adalah praktik underpricing dan underinvoicing dalam ekspor sumber daya alam (SDA). Praktik tersebut dinilai menyebabkan Indonesia tidak memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya.
Penegasan disampaikan Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Lima narasumber lintas fraksi DPR hadir dalam diskusi ditambah seorang pakar kebijakan publik.
“Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam justru kalah dan dipermainkan oleh korporasi. Karena itu, Presiden mengambil kebijakan agar seluruh ekspor dikontrol pemerintah sehingga kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh negara,” kata Andre dalam diskusi.
Langkah pembenahan tersebut dinilai berpotensi menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik yang merugikan negara.
Selain pembenahan ekonomi, Andre juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Ia menilai, penolakan terhadap MBG yang ramai diperbincangkan di Jakarta tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat di daerah. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, Andre mengaku menemukan banyak siswa dan orang tua yang berharap mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” katanya.
Ketahanan Pangan Membaik
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari persoalan harga pangan, pemangkasan anggaran daerah, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kesejahteraan guru.
Mardani mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama terkait produksi beras, ketersediaan pupuk, dan kebijakan yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras.
Menurutnya, keberhasilan menjaga produksi beras dan mengendalikan harga pupuk menjadi kabar baik bagi petani. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Di sisi lain, Mardani menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya terus menekan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik.
Sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, ia mengatakan keterbatasan anggaran membuat sejumlah pemerintah daerah kesulitan menjalankan program serta memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali pembagian anggaran antara pusat dan daerah dengan mengacu pada semangat otonomi daerah.
Kedaulatan Data dan Ekosistem Digital
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menyoroti persoalan penguasaan data dan ekosistem digital pemerintah. Ia mengingatkan bahwa transformasi digital tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara dan kemampuan pemerintah mengendalikan sistem administrasinya sendiri.
Menurutnya, pengelolaan data nasional dan ekosistem digital yang terpisah berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi, keamanan, dan efektivitas pelayanan publik.
“Yang perlu kita perhatikan bukan hanya persoalan demonstrasi di jalan, tetapi juga siapa yang mengendalikan data dan ekosistem digital kita,” kata Rieke.
Rieke mengatakan sistem pemerintahan digital harus terintegrasi dengan berbagai sektor, termasuk pelayanan kesehatan, kependudukan, imigrasi, pertahanan, dan keamanan. Dengan demikian, negara memiliki kemampuan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik serta melindungi kepentingan masyarakat.
Perbaikan Sektor Pendidikan dan Utang Negara
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh menekankan perlunya perbaikan di sektor pendidikan, pemberantasan narkoba dan judi online, optimalisasi kelautan, serta pengurangan utang negara.
Oleh mengapresiasi program Sekolah Rakyat, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, dan Program Indonesia Pintar sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas akses pendidikan.
Namun, ia meminta pemerintah mengurangi kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal, khususnya pesantren, serta memperkuat pemberantasan narkoba dan judi online yang dinilai mengancam masyarakat.
Oleh juga mendorong optimalisasi potensi kelautan Indonesia dan pengelolaan sumber daya alam untuk mengurangi ketergantungan APBN terhadap utang.
“Secara makro, beliau sudah menjalankan konstitusi dengan baik. Masih ada kekurangan, tetapi semuanya sedang diperbaiki,” ujar Oleh.
Perbaikan Tata Kelola MBG, KDMP dan Transfer Daerah
Ahmad Irawan dari Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan dana transfer ke daerah.
Menurut dia, sejumlah kebijakan transformatif pemerintah belum mendapat perhatian yang sepadan akibat lemahnya sosialisasi dan beredarnya informasi yang keliru.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad Irawan.
Terkait MBG, ia menilai program tersebut penting bagi pemenuhan gizi masyarakat. Namun, pengawasan anggaran dan pelaksanaannya harus diperkuat, sementara setiap penyimpangan perlu ditindak sesuai hukum.
“Kita membutuhkan program seperti ini dan sebenarnya kita harus mengapresiasi Presiden. Ini adalah bukti kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk KDMP, Ahmad Irawan mendesak pemerintah mempercepat operasional agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Menurut dia, koperasi tersebut berpotensi mendukung distribusi barang bersubsidi dan kebutuhan logistik desa.
“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” katanya.
Ia juga menyoroti ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer pusat. Menurutnya, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah masih sekitar 10 persen dari APBD. Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat kemandirian fiskal. Ia turut mengingatkan pemerintah agar tidak mengumumkan kebijakan yang belum matang karena berpotensi memperburuk persepsi masyarakat.
Akuntabilitas dan Kebebasan Sipil
Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengatakan akuntabilitas publik, penegakan hukum, dan kebebasan sipil tetap menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo.
Menurutnya perlu kejelasan dalam penanganan kritik terhadap pemerintah, termasuk dalam ruang digital. Kritik publik perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi, sementara penanganan terhadap dugaan pelanggaran hukum harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
Trubus menegaskan bahwa evaluasi kebijakan pemerintah tidak hanya menyangkut perumusan dan pelaksanaan program, tetapi juga pertanggungjawaban kepada publik serta perlindungan terhadap ruang demokrasi.
Dengan demikian, Trubus menilai pemerintahan Prabowo telah menunjukkan sejumlah perubahan dalam pendekatan kebijakan.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
