Dewan Karangasem gelar rapat dengan BPJS bahas iuran kesehatan
Dewan Karangasem gelar rapat dengan BPJS bahas iuran kesehatan

KARANGASEM, balipuspanews.com –
DPRD Karangasem tidak ingin persoalan BPJS mengglinding seperti bola salju. Untuk memberikan kepastian kepada warga Bumi Lahar Karangasem soal pelayanan kesehatan, dewan memanggil eksekutif dan BPJS, Selasa (3/3/2020).

Dalam rapat gabungan tersebut, dibahas tentang kelanjutan perjanjian kerjasama Universal Healt Coverage (UHC) antara Pemkab Karangasem dengan BPJS Kesehatan yang sedianya akan berakhir bulan Maret 2020. Namun bagaimana tindak pasca kontrak berakhir belum diketahui kelanjutannya.

Terlebih dengan adanya penyesuain tarif iuran BPJS Kesehatan membuat pemerintah cukup keteteran. Pasalnya, dari jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 60 Milyar pertahun kini menjadi Rp. 117 Milyar pertahun.

Tentu saja kondisi ini membuat Pemkab Karangasem kelabakan terutama dalam hal penganggaran UHC ini mengingat APBD tahun 2020 sudah diketok palu dan sudah berjalan.

“ Persoalan ini harus segera kita carikan solusi, karena sesuai dengan perjanjian yang dijelaskan BPJS Kesehatan akan berakhir sampai akhir Maret ini,” kata Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana saat memimpin rapat tersebut.

Namun sayangnya dalam rapat tersebut pihak eksekutif justru tidak hadir, padahal menurut Gede Dana, pihak eksekutif seharusnya bisa hadir dengan demikian paling tidak bisa duduk bersama untuk membahas tentang bagaimana mencari solusi atas permasalahan ini.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, dr. Endang Triana Simanjuntak yang hadir langsung dalam rapat itu menyebutkan, bahwa memang benar pada tanggal 30 Maret 2020 mendatang kerjasama antara UHC BPJS Kesehatan dengan Pemkab Karangasem akan berakhir.

Menurut Endang, dengan adanya penyesuaian tarif ini memang diakuinya cukup menambah beban anggran yang harus dikeluarkan oleh Pemkab Karangasem. Kendati demikian pihak BPJS Kesehatam sendiri akan terus berkordinasi bersama Pemkab Karangasem untuk mencarikan solusi sehingga UHC dan 233 ribu warga Karangasem yang dibayarkan Pemkab bisa tetap berlanjut.(igs/bas)