JAKARTA, balipuspanews.com – Dampak dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia, bisa menjadi pukulan telak bagi sejumlah industri strategis nasional. Bahkan, kalau negosiasi pemerintah Ri gagal, akan jadi hantaman besar.
Kekhawatiran ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, berbicara dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “Kebijakan Tarif Resiprokal AS: Apa Dampak Ekonomi dan Politik Bagi Indonesia dan Bagaimana Solusinya?” yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/4/2025).
Apalagi, menurut Darmadi, ada 3.840 produk Indonesia yang selama ini menikmati tarif 0% ke AS terancam. Dan, bila tarif tersebut kembali dikenakan, maka dampaknya luar biasa dan bukan hanya gulung tikar, tapi bakal menambah jumlah pengangguran.
“Dua sektor paling rentan adalah tekstil dan mebel, karena sekitar 60% ekspor kedua komoditas tersebut ditujukan ke Amerika Serikat,” sebutnya.
Ia mengungkapkan bahwa industri tekstil menyerap hampir 4 juta tenaga kerja, sementara sektor mebel dan furnitur mempekerjakan sekitar 1 juta orang.
“Nah, kalau ekspor terhenti karena tarif tinggi, PHK massal bisa terjadi. Pengangguran meningkat, kemiskinan meluas,” ujar politisi PDIP itu lagi.
Dampak Tidak Langsung
Lebih jauh, Darmadi juga menyinggung dampak tidak langsung dari pelemahan ekonomi Tiongkok, sebagai efek domino dari tarif AS. Ia memperingatkan bahwa jika ekonomi China melemah, Indonesia akan terkena imbasnya, mengingat tingginya ketergantungan ekspor dan kapasitas industri regional.
“Turunnya PDB China 1% bisa menyebabkan PDB Indonesia turun 0,3%. Ini bukan main-main,” tegasnya.
Darmadi juga menyinggung isu lama yang menghambat iklim ekonomi Indonesia, seperti praktik korupsi, kebijakan kuota impor yang tidak merata, dan manipulasi dokumen perizinan seperti pertek dan TKDN yang memperlambat arus barang dan investasi.
“Lingkungan ekonomi kita ini koruptif, parasit, dan ekstraktif. Selama ini belum pernah selesai. Kuota dimainkan, pertek dipermainkan, semuanya lambat. Kalau begini terus, bagaimana kita bisa jadi ‘samudra besar’ seperti kata Xi Jinping?” ucapnya seraya menyindir model kepemimpinan yang gagal menciptakan sistem yang bersih dan efisien.
Menutup pandangannya, Darmadi menegaskan bahwa Indonesia harus bersikap tegas menghadapi gaya negosiasi ‘mabuk’ dari Presiden AS Donald Trump, yang dinilai tidak konsisten dan kerap berubah-ubah dalam pendekatannya terhadap negara lain.
“Trump itu entar bilang mau nego, entar enggak. Entar baik, entar marah. Kita enggak bisa terus-terusan jadi korban. Negosiasi ini harus berhasil. Jangan sampai kepentingan bangsa dikorbankan,” tegas Darmadi.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
