JAKARTA, balipuspanews.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selama 10 tahun Pemerintahan Joko Widodo telah mempercepat proses digitalisasi di seluruh negeri. Namun, pemerintah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Fadhilah Mathar mengatakan terdapat tantangan utama dalam percepatan digitalisasi di Indonesia selama ini. Tantangan-tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari belum meratanya infrastruktur digital hingga kebutuhan akan talenta digital.
Upaya Kominfo selama 10 tahun berfokus pada tiga strategi utama. Pertama, implementasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang mencakup kualitas, cakupan, dan keamanan siber. Cakupan pembangunan infrastruktur digital yang merata ini terutama pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran dan daerah-daerah terluar.
Kedua, menyiapkan ketersediaan talenta digital, di mana Indonesia masih memerlukan tambahan sekitar 9 juta talenta digital. Dan ketiga, tata kelola, termasuk regulasi yang tinggi, di mana tingkat regulasi media di Indonesia mencapai angka di atas 12%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan regulasi media Asia Pasifik yang hanya 8,7%.
“Semua ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil,” jelasnya Fadhilah dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur’, Senin (2/9/2024).
Fadhilah mengatakan, data pihaknya menunjukkan bahwa pada 2015 terdapat 122 kabupaten tertinggal dari total 514 kabupaten di Indonesia. Namun, pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah kabupaten tertinggal berkurang menjadi 62 kabupaten.
“Selain itu, penetrasi internet juga mengalami peningkatan signifikan, dari 34,9% menjadi 79,50%, mencakup sekitar 221 juta jiwa penduduk Indonesia. Kemajuan ini menandakan upaya yang berhasil dalam perluasan akses internet dan infrastruktur digital di seluruh negeri,” tambahnya.
Digitalisasi sektor bisnis juga menjadi vital dalam mengerek perekonomian, terutama untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, dan memperkuat daya saing perusahaan.
Dengan adopsi teknologi digital, perusahaan dapat mengoptimalkan proses bisnis mereka dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Ini juga berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan kontribusi sektor bisnis terhadap PDB nasional.
“Kominfo berperan penting dalam mendorong adopsi teknologi di sektor bisnis melalui berbagai inisiatif dan program dukungan,” jelasnya.
Selanjutnya, strategi digitalisasi warga negara untuk meningkatkan akses.
“Ketiga, digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan kurasi, kecepatan, dan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Fadhilah menjelaskan upaya ini mencakup pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Sistem ini penting untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah diambil berdasarkan data yang valid dan akurat, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran dan efektif.
“Diharapkan digitalisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintah,” katanya.
Dalam hal keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital, Kominfo menerapkan dua pendekatan utama. Pertama, dari sisi internal, Kominfo berupaya memastikan bahwa talenta yang dimiliki memiliki keterampilan dan pola pikir yang sesuai dengan kebutuhan era digital.
Kedua, Kominfo bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta universitas-universitas di Indonesia untuk menyelenggarakan pelatihan dan beasiswa melalui program Digital Talent Scholarship.
“Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan mempersiapkan generasi penerus yang kompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mendukung pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia,” ujarnya.
Fadhilah juga menekankan, pentingnya melanjutkan upaya pembangunan infrastruktur digital yang sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan dalam pembangunan infrastruktur digital tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.
“Kita kawal 10 tahun pembangunan infrastruktur, kita akan lanjutkan hal-hal baik ini di pemerintahan selanjutnya. Sehingga pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekonomi dapat kita realisasikan,” tutupnya.
Melalui pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kapasitas talenta digital, serta digitalisasi di sektor bisnis, warga negara, dan pemerintahan, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan signifikan dan menjadi negara maju yang kompetitif di kancah global.
Azas Kebermanfaatan
Di forum sama, Ekonom Senior dari CORE Indonesia, Ina Primiana menyoroti pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir. Menurut Ina, masih ada sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya soal kebermanfaatan untuk semua lapisan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama ini azas manfaatnya masih dirasakan oleh kalangan tertentu. Misalnya pembangunan jalan tol yang hingga hari ini hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas.
“Misal tol, itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang mempunyai kendaraan. Meskipun ada penurunan tingkat kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi dan banyak kelompok masyarakat dari kelas bawah yang belum merasakan manfaat dari pembangunan ini,” sebut Ina.
Selama sepuluh tahun terakhir, terdapat pergeseran signifikan dalam fokus pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, fokus utamanya adalah pada layanan dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Sedangkan dalam periode kedua, perhatian mulai beralih ke digitalisasi, dengan upaya memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun ada kemajuan, Ina mencatat bahwa hasil pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.
“Artinya kita membangun infrastruktur tapi tidak disiapkan infrastruktur pendukungnya. Infrastruktur itu harus dibedakan untuk industri atau untuk masyarakat umum,” jelasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan mendasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempersiapkan Indonesia menuju status negara maju pada 2045.
“Infrastruktur yang kita bangun bukan untuk gagah-gagahan, melainkan untuk mengejar ketertinggalan,” ucap Endra.
Karenanya, dalam satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur di Indonesia telah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Melalui berbagai proyek infrastruktur strategis, pemerintah berhasil menciptakan konektivitas yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat daya saing Indonesia di mata investor global.
Menurutnya, salah satu dampak signifikan dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan konektivitas nasional. Dengan adanya jalan tol baru yang menghubungkan berbagai daerah, waktu tempuh menjadi lebih efisien, dan aktivitas ekonomi semakin lancar.
Capaian pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif pada posisi Indonesia di kancah global. Peningkatan peringkat daya saing global Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur, menunjukkan bahwa negara ini semakin diperhitungkan dalam kompetisi internasional.
Di sisi lain, Endra melanjutkan, pembangunan bendungan dan irigasi juga memainkan peran penting dalam ketahanan pangan dan air, yang merupakan elemen krusial bagi stabilitas dan kesejahteraan nasional. Dalam 10 tahun terakhir, Pemerintah telah membangun 61 bendungan untuk memastikan ketersediaan air sepanjang musim, tetapi ini masih belum cukup.
“Kita baru mencapai 19 persen dari total sawah yang memiliki irigasi teknis. Ini berarti kita masih harus membangun lebih banyak lagi,” tegasnya.
Dengan fondasi infrastruktur yang sudah dibangun dalam 10 tahun terakhir, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju yang berdaya saing tinggi. Namun, hal ini hanya bisa terwujud jika upaya pembangunan terus dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
