sewa motor matic murah dibali

Denpasar, balipuspanews.com- Pemerintah Provinsi Bali akan menjalankan komitmen dengan kebijakan memenuhi undang-undang 95 persen penduduk masyarakat di Bali diberikan Jaminan Kesehatan. Demikian disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster, disela-sela Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Bupati/Walikota se- Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama.

“Baru Bali yang begitu, melakukan amanah undang-undang paling lambat 2019,” katanya Senin (31/12).

Dari sisi anggaran akan disharing antara Pemerintah Kabupaten dan Provinsi 55 persen terpenuhi kebutuhannya, dan hanya Pemerintah Denpasar dan Badung yang baru bisa memenuhi 100 persen membiayai kebutuhan sendiri.

Adapun upaya yang dilakukan Pemprov yaitu mengenai tata laksana pelayanan terkait jaminan kesahatan yang masih banyak yang komplain di semua level. Ini yang akan diperbaiki dan sedang disusun inventaris masalah yang terkait dengan keluhan-keluhan yang dihadapi di semua titik, dan dihimpun. Begitu selesai menghimpun, akan dituangkan kedalam perbaikan pelayanan JKN kedalam kebijakan Gubernur.

Lebih lanjut koster mengatakan, semua masyarakat yang tidak terdaftar dalam JKN akan dijamin oleh Pemerintah Provinsi dengan anggaran untuk berobat dikelas yang ditentukan. Pelayanan yang akan diberikan oleh Pemprov sendiri akan lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah.

Dalam sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM. mengatakan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Krama Bali Sehat (JKN-KBS) merupakan pelaksanaan program strategis nasional untuk menjamin seluruh masyarakat Bali memiliki akses pelayanan kesehatan yang bermutu. Program ini merupakan pengembangan dari program Jaminan Kesehatan Nasional dengan penambahan manfaat layanan.

Pembiayaan UHC untuk tahun 2019, pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten/Kota telah menganggarkan pembiayaan JKN-KBS sebesar Rp 495.671.353.200 dengan rincian sharing provinsi sebesar Rp170.468.649.798 dan Kabupaten/Kota sebesar Rp 325. 202.703.402

Suarjana menambahkan, dalam pelaksanaan kebijakan JKN-KBS diawali dengan membentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota seBali tentang kerja sama pembangunan daerah dan memberi perlindungan jaminan kesehatan bagi Krama Bali melalui pengintegrasian program Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sehat (JKN – KBS) .

“Ruang lingkup dalam program JKN-KBS sendiri meliputi: mampu
mewujudkan Universal Health Coverage (UCH) bagi seluruh Krama Bali, menyediakan anggaran untuk pembayaran iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah dan biaya pelayanan kesehatan tambahan lainnya, melaksanakan sistem rujukan dan informasi kesehatan secara terintegrasi dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tambahan diluar paket manfaat yang dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional,” tegasnya.

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here