BADUNG, balipuspanews.com — Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, I Nyoman Graha Wicaksana, berlangsung di Ruang Rapat Gosana II Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Badung, Selasa (4/11/2025).
Rapat tersebut dihadiri anggota Komisi IV DPRD Badung, yakni I Wayan Joni Pargawa, Ni Putu Sekarini, dan Nyoman Sudana.
Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung, I Gusti Made Dwipayana; Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Badung, dr. Made Padma Puspita, beserta jajaran staf dan Tim Ahli DPRD Badung.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat kerja ini difokuskan pada program-program prioritas dan strategis di bidang pendidikan serta kesehatan yang bersifat mandatori.
“Tadi kami mendengarkan sedikit permasalahan di Dinas Pendidikan, yaitu ada 394 guru yang sampai hari ini statusnya masih mengambang,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena sebagian guru tidak lulus seleksi PPPK akibat masa pengabdian yang belum mencapai dua tahun atau kendala administratif lainnya, khususnya bagi guru Bahasa Bali.
Pihaknya bersama Disdikpora Badung berencana melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan agar pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan atau diskresi supaya para guru tersebut tidak dirumahkan.
“Kalau mengandalkan dana BOS, anggarannya sangat terbatas, hanya bisa digunakan 20 persen untuk biaya pegawai,” paparnya.
Graha Wicaksana juga menyoroti pentingnya pemeliharaan infrastruktur sekolah di Badung. Ia berharap tidak ada lagi kasus plafon sekolah roboh.
“Itu sudah dirancang oleh Bapak Kadis, pada tahun 2026 akan diperbaiki sekitar 22 sekolah, sementara 10 sekolah lainnya masih ditunda,” jelasnya.
Selain sektor pendidikan, Komisi IV juga membahas rencana pembangunan fasilitas kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
Graha Wicaksana mendorong agar pembangunan puskesmas diperluas ke wilayah-wilayah desa, terutama di Badung Selatan.
“Di Kuta Selatan sudah ada satu puskesmas, dan ke depan direncanakan pembangunan puskesmas pembantu di Pecatu serta di Tuban,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Kami berharap Rumah Sakit Suwiti bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya berharap Rumah Sakit Suwiti dan Rumah Sakit Giri Asih segera beroperasi penuh dan dapat melayani masyarakat dengan fasilitas BPJS.
Graha Wicaksana juga menyoroti keterbatasan layanan mobil jenazah di Kabupaten Badung.
“Seringkali warga meminta bantuan karena keterbatasan mobil jenazah. Saat ini hanya ada satu unit di RS Mangusada, PMI, dan BPBD, padahal dalam satu hari bisa ada lebih dari dua jenazah yang perlu diantar,” jelasnya.
Menurutnya, kebutuhan layanan mobil jenazah menjadi penting mengingat banyaknya upacara adat dan kegiatan keagamaan di Badung yang memerlukan mobilisasi cepat.
Penulis : Kadek Adnyana
Editor : Oka Suryawan
