Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi, Target PAD Badung 2026 Turun Rp 2 Triliun

- Advertisement -
- Advertisement -

BADUNG, balipuspanews.com – DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026, bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana, Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Badung, Jumat (7/11/2025).

Agenda rapat kali ini membahas Jawaban Pemerintah (Japem) atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua II I Made Wijaya dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri 39 anggota DPRD Badung dan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Dalam kesempatan tersebut, Anom Gumanti menyampaikan bahwa sidang kali ini merupakan forum resmi untuk mendengarkan jawaban pemerintah atas seluruh saran dan masukan dari masing-masing fraksi.

“Sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bupati bahwa semua saran dan usulan yang disampaikan Dewan telah dijawab seluruhnya. Mudah-mudahan ini menjadi preseden baik bagi kita semua untuk menyongsong tahun 2026,” kata Anom Gumanti.

Ia menyoroti fokus pembahasan pada penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026, dari sebelumnya Rp 10 triliun lebih menjadi Rp 9,5 triliun. Menurutnya, penurunan ini dinilai logis karena selama dua tahun terakhir target PAD belum tercapai di beberapa dinas terkait.

BACA :  Bupati Sanjaya Buka Pangkung Karung Kite Festival III, Tabanan Didorong Jadi Pusat Berkumpulnya Berbagai Komunitas

“Ini menjadi evaluasi penting. Saya berharap hal-hal ini diperhatikan dalam penyusunan APBD ke depan. Karena jika pendapatan tidak sesuai target, maka kegiatan dan program dinas akan mengalami rasionalisasi. Prinsipnya, pendapatan dulu baru belanja, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas pandangan, masukan, dan analisis seluruh fraksi DPRD Badung.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi atas saran dan pemikirannya demi mewujudkan masyarakat Badung yang bermartabat, maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ujar Bupati Adi Arnawa.

Ia menegaskan, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 telah melalui tahapan sesuai ketentuan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, belanja mandatori, dan prioritas pembangunan.

“Penyusunan APBD 2026 berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat agar berjalan optimal,” jelasnya.

Menanggapi Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, Bupati Adi Arnawa menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah efisiensi terhadap belanja daerah serta menempuh strategi pembiayaan baru.

BACA :  Harumkan Nama Jembrana, Lima Siswa SMAN 1 Negara Raih Silver Medal di Malaysia

“Pemerintah mengambil langkah strategis dengan melakukan pinjaman daerah kepada PT SMI untuk membiayai proyek infrastruktur jalan berdampak ekonomi jangka panjang, guna mengurai kemacetan di Kuta Selatan dan Kuta Utara,” paparnya.

Terkait Pandangan Umum Fraksi Golkar, Bupati menegaskan pentingnya prinsip realistis dan kehati-hatian dalam penyusunan APBD.

“Realisasi PAD Kabupaten Badung dari tahun 2022 hingga 2024 terus menunjukkan tren peningkatan dari total penerimaan daerah,” ujarnya.

Adapun terhadap Pandangan Umum Fraksi Gerindra, Bupati menjelaskan langkah pemerintah dalam mitigasi bencana.

“Pemerintah daerah telah melakukan normalisasi sungai, pembersihan gorong-gorong, serta menyiapkan sarana kedaruratan di wilayah rawan banjir. Pos gabungan juga sudah dibentuk agar Badung tetap kondusif dan aman dari bencana hidrometeorologi,” terangnya.

Bupati juga menanggapi usulan pembangunan jalan baru di sejumlah wilayah.

“Untuk pembangunan jaringan jalan baru di luar Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara akan dilakukan secara bertahap, dan saat ini sedang disusun feasibility study. Namun, pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan tetap dilakukan untuk menjaga kemantapan infrastruktur,” jelasnya.

BACA :  Purbaya Dicopot dari Menteri Keuangan, Digantikan Suahasil Nazara

Lebih lanjut, Bupati Adi Arnawa menegaskan adanya koreksi terhadap target PAD 2026, dari Rp11,5 triliun menjadi Rp9,5 triliun.

“Terjadi penurunan target sebesar Rp2 triliun lebih. Pertimbangannya, kami perlu melakukan evaluasi menyeluruh atas proyeksi sebelumnya. Dari titik ini kami ingin melihat sejauh mana potensi PAD benar-benar bisa direalisasikan secara optimal,” pungkasnya.

Penulis : Kadek Adnyana
Editor : Oka Suryawan 

Follow Balipuspanews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular