Abaikan Prokes, 10 Pengusaha Kuliner di Buleleng Didenda Masing-masing Rp. 1 Juta

Tim Yustisi yang terdiri dari anggota Polsek Sukasada, TNI, dan Satpol PP Buleleng saat menggelar sidak protokol kesehatan, malam akhir pekan lalu
Tim Yustisi yang terdiri dari anggota Polsek Sukasada, TNI, dan Satpol PP Buleleng saat menggelar sidak protokol kesehatan, malam akhir pekan lalu

SINGARAJA, balipuspanews.com – Sebanyak 10 pengusaha kuliner yang berjualan di wilayah Kota Singaraja, dikenakan sanksi denda masing-masing Rp. 1 juta oleh Tim Yustisi.

Sanksi ini diberikan lantaran pihaknya terbukti mengabaikan protokol kesehatan (prokes) sehingga terjadi kerumunan pelanggan.

Kapolsek Kota Singaraja, Kompol I Made Santika dikonfirmasi Minggu (29/11/2020) mengatakan, pihaknya kerap kali menerima keluhan dari masyarakat terkait kerumunan yang terjadi di tempat-tempat nongkrong.

Berangkat dari laporan itulah, pada Sabtu (28/11/2020) malam, sebanyak 40 petugas gabungan yang yang terdiri dari anggota Polsek Kota Singaraja, TNI, dan Satpol PP Buleleng dikerahkan untuk menggelar sidak.

Sidak dilakukan di beberapa tempat nongkrong yang ada di Pantai Penimbangan, Pantai Camplung, dan Jalan Serma Karma.

Dari hasil sidak itu Kompol Santika menyebut, pelanggaran protokol kesehatan paling banyak ditemukan di sebelah timur Pantai Penimbangan.

Banyak pengunjung yang ditemukan berdesak-desakan serta tidak menggunakan masker.

Para pengunjung itu pun langsung diberikan pembinaan untuk patuh menerapkan protokol kesehatan selama pandemi, lalu dibubarkan paksa.

“Dari hasil sidak, ada sembilan pemilik kafe yang berjualan di sebelah Timur Pantai Penimbangan terbukti melanggar protokol kesehatan. Sementara satu pelanggar lainnya adalah pemilik kafe di Jalan Serma Karma. Mereka sudah kami bina, namun tetap diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara Kasi Trantib dan Pol PP Kecamatan Buleleng, Amin Rois mengatakan, 10 pengusaha kuliner yang melanggar protokol kesehatan itu diberi sanksi denda masing-masing Rp. 1 juta, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan.

“Saat ditindak, para pengusaha itu mengaku belum bisa membayar dendanya langsung, karena belum memiliki uang.  Kami bisa maklumi. Mereka membuat surat pernyataan akan membayar denda tersebut selama satu minggu kedepan. Target kami bukan untuk mencari uang. Penindakan ini merupakan efek jera agar masyarakat dan pengusaha sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan selama pandemi covid-19 ini,” tutupnya.

PENULIS : Tim Liputan Covid

EDITOR : Oka Suryawan