Sabtu, Juli 20, 2024
BerandaDenpasarAdakan Rapat Terkait PPDB Tahun Ajaran 2020/2021, Dewan Bali Harapkan Masyarakat Tak...

Adakan Rapat Terkait PPDB Tahun Ajaran 2020/2021, Dewan Bali Harapkan Masyarakat Tak Lagi Khawatir

DENPASAR, balipuspanews.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/sederajat tahun ajaran 2020/2021 tinggal menghitung hari.

Sesuai dengan kewenangan dan koordinasi Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, jadwal pendaftaran ditetapkan pada tanggal 15 – 17 Juni 2020.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Bali yang juga membidangi Pendidikan, menggelar Rapat Koordinasi Komisi IV DPRD dengan Disdikpora Provinsi Bali terkait Regulasi dan Sistem PPDB Tahun 2020 dalam situasi Covid-19, Selasa (2/6/2020).

“Melalui rapat ini, dipandang perlu untuk mempertanyakan kesiapan daripada Kepala Disdikpora dalam rangka PPDB di tengah pandemi Covid-19,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Gusti Putu Budiarta.

Menurutnya, berdasarkan hasil rapat, persiapan PPDB tahun ini telah cukup matang sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik.

“Sehingga dengan adanya pergub tersebut paling tidak sekarang sudah memberikan semacam rasa keadilan kepada masyarakat serta anak didik kita terutama yang punya prestasi. Jadi tidak seperti tahun sebelumnya dimana persentase jalur zonasi sebesar 90%, kalau tahun ini diturunkan menjadi 50%,”

BACA :  Skate Park Lumintang Segera Rampung, Ditargetkan Awal Agustus Bisa Digunakan

Sehingga, orangtua murid yang begitu bekerja keras meningkatkan kualitas anak-anaknya sekarang dapat diakomodir dan diberikan tempat seperti jalur prestasi akademik dan non akademik.

Selain itu, yang menjadi kendala dalam PPDB tahun ini yakni terkait pembayaran di sekolah-sekolah. Terlebih, di tengah adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), sektor ekonomi cukup terdampak.

Sehingga, diperkirakan antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri diprediksi semakin bertambah karena dirasa dapat meringankan dari segi pembiayaan.

Sebelumnya, bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri memang sudah tidak dikenakan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Pasalnya sekolah negeri sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dimana kondisi ini berbeda dengan sekolah swasta yang sampai saat ini masih mengenakan biaya SPP bagi peserta didiknya.

“Ini kan kembali ke persoalan ekonomi. Ketika orangtua ingin anaknya bersekolah di negeri, mereka ingin diringankan bebannya dalam hal pembayaran sekolah. Sehingga menyebabkan defisit bagi sekolah-sekolah swasta dan tidak bisa mendapatkan murid. Sekarang tergantung swasta apakah dia mau meningkatkan kualitas sekolahnya agar dapat mendapatkan murid,” papar Budiarta.

BACA :  Harganas, Sekda Ingatkan Arti Penting Keluarga

Dirinya mencontohkan, belakangan banyak swasta dikejar oleh masyarakat karena kualitas dinilai baik, kendatipun dari segi pembiayaan cukup mahal, sehingga tak menjadi kendala.

“Sekarang intinya adalah agar sekolah-sekolah negeri swasta meningkatkan kualitasnya dalam rangka bersaing meningkatkan ilmu anak-anak ke depan,” tandas Budiarta.

Terkait Bosnas dan BOSDA, Kepala Disdikpora Provinsi Bali IKN Boy Jayawibawa dijumpai seusai rapat dengan komisi IV DPRD Bali mengatakan bahwa selain mendapat Bosnas, sekolah negeri juga mendapatkan BOSDA sehingga orangtua tidak dibebankan pembayaran SPP.

Sedangkan di swasta sampai saat ini hanya berdasarkan bantuan Bosnas.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster telah berupaya memberikan BOSDA bagi sekolah swasta.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 69 tahun 2019 tentang Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

Besaran anggaran yang dialokasikan untuk BOSDA bagi sekolah swasta di Bali ini yakni sebesar Rp 60 miliar. Sayangnya, dana tersebut kini terpaksa ditunda karena anggarannya ikut direalokasi untuk penanganan pandemi Covid-19.

BACA :  Urunan Pengadaan AC di SMAN 6 Denpasar Dibatalkan setelah Dicek Inspektorat Pemprov

Dijelaskan olehnya, jika semua calon peserta didik menginginkan sekolah negeri tentu akan menjadi permasalahan. Sebab daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi untuk anak SMP yang lulus pada tahun ini.

Berdasarkan data yang diberikan, daya tampung SMA dan SMK di Bali tahun ini sebanyak 78.256, dengan rincian 41.430 di negeri dan 36.826 di swasta. Sementara jumlah siswa SMP yang diprediksi bakal lulus hanya mencapai sekitar 62.260.

Maka dari itu jumlah daya tampung SMA/SMK di Bali sebenarnya sudah jauh melebihi dari jumlah siswa.

Namun, apabila siswa yang lulus SMP nantinya berebut di sekolah negeri maka akan terjadi permasalahan. Sebab daya tampung sekolah negeri mencapai 41.430 sehingga jika semuanya memilih negeri daya tampungnya menjadi defisit sebanyak 36.826.

Terkait hal tersebut, pihaknya berharap agar betul-betul dengan tegas dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi, bahwa yang masuk zonasi benar mereka yang berada di wilayah tersebut dan dibuktikan dengan Kartu Kelurga (KK).(*)

Penulis: Ni Kadek Rika Riyanti/Artayasa

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular