JAKARTA, balipuspanews.com – Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, perlu dilakukan penataan sistem organisasi pemerintah agar tercapainya kesejahteraan.
Pada acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Politeknik Kesejahteraan Sosial (Polteksos) Bandung Dan Penandatangan Nota Kesepahaman Kemensos dengan Pemprov Kaltara, dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemensos dgn Dinas Pendidikan Prov. Kaltara, Menteri Sosial, Juliari P. Batubara mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 tahun 2019 Status Polteksos Bandung, regulasi ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para Aparatur Sipil Negara untuk berkiprah dalam jabatan tersebut.
Mensos Juliari menegaskan kepada seluruh pejabat di lingkungan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung bahwa segala kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan harus senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
“Pada hakekatnya jabatan adalah kepercayaan dan sekaligus merupakan amanah yang dibebankan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita, yang semuanya akan dituntut pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat,” kata Menteri Sosial, Juliari P. Batubara di Kemensos RI, Jakarta, Selasa (21/1).
Oleh karena itu menurut Mensos, jabatan jangan diminta, dan apabila diberi jabatan, dimana saja, jangan menolak. Laksanakan semuanya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan dengan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terjadinya perubahan-perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan secara filosofis mengandung makna bahwa kita senantiasa dituntut bekerja lebih profesional, jujur dan transparan.
“Saya meminta kesediaan seluruh pejabat untuk menandatangani pakta integritas, sebagai simbol kesiapan dan kesediaan untuk senantiasa berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.
Lebih lanjut Mensos Juliari mengungkapkan jabatan yang diemban memiliki posisisi strategis dalam tata kelola manajemen aparatur sipil negara. Oleh karenanya, tingkatkan kinerja, jaga martabat, niatkan bekerja semata-mata untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat yang dilandasi oleh niat ibadah. (Ivan/BPN/Tim)
