Gubernur Bali Wayan Koster melakukan MoU dengan Kejati Bali dalam melakukan tata kelola keuangan untuk menghindari persoalan hukum. Foto Humas Pemprov For Balipuspanews.com

DENPASAR, balipuspanews.com – Menyangkut soal alokasi anggaran, bisa dijalankan dengan tata kelola yang baik dan benar, Pemprov Bali bersama pihak Kejaksaan Tinggi Bali membuat nota kesepahaman.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Gubernur Bali dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, dilakukan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (16/4/2019)

sewa motor matic murah dibali

Gubernur Wayan Koster menyebutkan, nota kesepahaman tersebut menurutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan lagi kerjasama Pemprov Bali dengan Kejati Bali, dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

” Jangan macam-macam, entah itu sengaja atau mungkin pura-pura tidak tahu dan ujung-ujungnya menyeret kita semua. Jangan sampai menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” harap Gubernur Koster dalam sambutannya.

Gubernur yang juga ketua DPD PDIP Bali itu mengaku tidak segan memohon bimbingan dan arahan agar dalam bekerja tetap dalam jalurnya, sesuai hukum.

” Agar kita bekerja secara cermat, berdasarkan hukum dan tidak berpotensi menimbulkan permasalahan nantinya,” tandasnya.

Dengan adanya MOU ini harap Koste,r nantinya pemprov Bali bisa memperoleh konsultasi, bantuan hukum hingga tindakan hukum, untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran dan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Pria kelahiran Sembiran, Buleleng ini juga menyatakan dirinya berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya, dan diharapkan diikuti pula oleh jajaran pemerintahan.

Dalam hal ini mantan anggota DPR RI itu menyebut pentingnya peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang digawangi Kejati Bali.

“ Kedepan, fungsi dan peran TP4D akan difungsikan secara optimal,  agar semua OPD difasilitasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan semua pimpinan OPD bisa memanfaatkan dan berkomunikasi dengan tim TP4D, agar tidak ‘terpeleset’ dan ‘tersandung’ masalah hukum,” Jelas Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama, kepala Kejati Bali DR Amir Yanto SH., MM., MH menyatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah termasuk mengadakan ‘safari’ ke sejumlah kabupaten yang ada di Bali.

“Aksi ini kami lakukan dalam rangka sosialisasi, untuk meningkatkan penegakan hukum dalam lingkup pemerintahan daerah, khususnya dalam wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara,” papar Amir Yanto.

Mantan Kepala Kejari Martapura ini juga menekankan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sering ‘mengintai’ pejabat atau pembuat kebijakan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

“Perlu diperhatikan agar nantinya tidak tersandung pada kasus korupsi, suap atau gratifikasi karena selain akan bermasalah secara hukum juga bisa menghambat program-program pembangunan di suatu daerah,’ katanya.

Amir Yanto juga menyebut saat ini langkah penanganan tindak pidana korupsi lebih menekankan pada usaha-usaha preventif atau pencegahan dibanding tindakan represif seperti tangkap tangan.

“Untuk itu kami mengajak semuanya untuk tetap menjalin komunikas dan saya pastikan tim kami siap untuk menjawab keraguan saudara-saudara sekalian dan memberikan pendampingan dalam proyek-proyek strategis,” tukasnya. ( rls/bas/tim/bpn)

Tinggalkan Komentar...