DENPASAR, balipuspanews.com- Sering berubahnya spektrum kurikulum pendidikan yang menyebabkan berkurangnya pelajaran sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) dikeluhkan guru sejarah yang mengajar di SMK. Dalam spectrum kurikulum terbaru untuk tahun pelajaran 2018- 2019, mata pelajaran ( Mapel) sejarah Indonesia di SMK hanya ada untuk kelas X. Sedangkan untuk kelas XI dan kelas XII ditiadakan.
” Bisa dibayangkan. Pelajaran yang sebelumnya diberikan selama tiga tahun harus dimaksimalkan dalam satu tahun,” kata Aryana Rai, salah satu guru sejarah dalam workshop pembelajaran sejarah revolusi industry 4.0 di aula kantor penerbit buku Erlangga, jalan Imam Bonjol Denpasar, Sabtu ( 20/4/2019).
Selain Aryana Rai, guru sejarah yang hadir dalam workshop tersebut juga mendesak pemerintah untuk melakukan revisi kebijakan kurikulum agar Mapel sejarah bisa dikembalikan seperti tahun sebelumnya. Dimana, semua jenjang kelas, masing – masing X,XI,XII mendapatkan Mapel yang sering disebut Mapel pinggiran itu.
Hadir sebagai pembicara dalam workshop yang dihadiri 70 guru sejarah SMA- SMK se- Bali itu Guru Besar Mapel Sejarah Prof Gde Widja dan penulis Mapel Sejarah Ratna Hapsari.
Prof Widja menyebutkan, pelajaran sejarah selama ini dianggap pelajaran pinggiran, sehingga ada kesan diabaikan. Untuk itu, pihaknya berobsesi Mapel Sejarah harus diperjuangkan sehingga menjadi Mapel pokok. Terpenting, kata Widja, guru sejarah harus tetap mencintai profesinya dan bagaimana pembelajaran sejarah bisa mencerdaskan.
Sementara itu Ratna Hapsari menyebutkan, pelajaran sejarah bukan hanya mempelajari tentang kejadian masa lalu. Secara visioner, kata Ratna, sejarah bisa meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
Selain workshop, di tempat yang sama juga dilakukan musyawarah pembentukan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ( AGSI) tingkat SMA- SMK se- Bali. Dalam musyawarah tersebut, Dra Ni Wayan Sasih Artini terpilih sebagai ketua AGSI Bali secara aklamasi.
Tenbentuknya AGSI Bali tersebut akan dijadikan wadah perjuangan guru sejarah untuk menyampaikan aspirasi kepada pemegang kebijakan agar Mapel sejarah disejajarkan dengan Mapel lain sehingga tidak terkesan terpinggirkan. ( bas)
