Airlangga Gaungkan Politik untuk Kesejahteraan serta Lawan Politik Uang, Benahi 4 Faktor Ini

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. (Foto: Partai Golkar)
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. (Foto: Partai Golkar)

JAKARTA, balipuspanews.com– Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengingatkan kerja partai politik harus membawa kesejahteraan bagi rakyat yang diwadahinya.

Selain itu, Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menekankan bahwa politik uang salam berpolitik tidak baik untuk demokrasi.

Berkaitan dengan itu, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkuti mengatakan ada empat faktor yang dapat menghilangkan politik uang.

“Empat faktor ini, pertama sistem, kedua penegakan hukum, ketiga kesejahteraan dan keempat faktor kultur, cara pandang terhadap demokrasi,” terang Ray Rangkuti, Selasa (6/12/2022).

Menurut Ray, ketika berbicara tentang kesejahteraan rakyat maka faktor yang kemudian muncul adalah berdampak pada kondisi masyarakat yang tidak lagi mengharapkan uang dari politik.

“Tetapi harus muncul kesadaran bahwa politik uang berbahaya bagi demokrasi,” sebut Ray.

Iapun mengutip pernyataan Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa kesejahteraan itu bagian penting dari pesta demokrasi. Dan program-program prorakyat yang membawa kesejahteraan akan diusung oleh partainya.

“Yang perlu ditanyakan, apakah jalan menuju ke situ (kesejahteraan) akan mengikuti apa yang telah dicapai Golkar bersama Jokowi, atau Golkar punya cara lain. Itu yang belum disebut Pak Airlangga,” jelas Ray yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai pernyataan pemilu untuk kesejahteraan jangka panjang memang bagus, namun untuk mencapainya tidak mudah direalisasikan.

“Artinya kalau perspektif pak Airlangga atau Golkar ini kesejahteraan jangka panjang, itu bagus. Visi jangka panjang yang bagus. Tetapi pada saat yang sama agak sulit tercapai,” terangnya.

Ujang mengungkapkan kesejahteraan adalah tujuan penting dari demokrasi. Sayangnya, soal kesejahteraan masih menjadi persoalan di Indonesia hal itu bisa dilihat dari banyaknya warga miskin yang berhak menerima bantuan sosial (bansos). Belum lagi soal korupsi.

“Itu sebuah realita yang sulit dibantah,” tandasnya.

Menurutnya, Indonesia patut untuk membangun ekonomi Pancasila yang mandiri, tidak impor, dan menyetop hutang.

“Karena kalau kita hutang, kedaulatan kita hilang. Korupsi juga harus dihabisi karena itu uang rakyat yang dimaling,” sambungnya.

Selain itu, persoalan politik uang juga masih terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Hal itu menjadikan konsep Pemilu membawa kesejahteraan semakin sulit dilaksanakan.

“Itu juga indikator bahwa kita belum siap sejahtera, bahwa kita melaksanakan pemilu dengan penuh kecurangan dan money politik,” tambahnya.

Meski demikian, Ujang mengungkapkan konsep pemilu membawa kesejahteraan memang harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak.

“Konsep kesejahteraan harus kita dukung, harus kita apresiasi, tapi sulit untuk direalisasikan selama persoalan itu masih ada,” tegas Ujang.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan