Sabtu, Oktober 24, 2020
Beranda Bali Denpasar Alasan Dirubah, Dewan Bali Sebut Perda Penyertaan Modal sudah tak Ikuti Jaman

Alasan Dirubah, Dewan Bali Sebut Perda Penyertaan Modal sudah tak Ikuti Jaman

DENPASAR, balipuspanews.com – DPRD Bali menyebutkan Perda Penyertaan Modal Daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyertaan modal.

“Dengan adanya peraturan daerah tentang penyetaraan modal daerah yang baru, diharapkan dapat menjadi landasan dan memberikan kepastian hukum terkait dengan modal daerah yang sudah dan yang akan dilakukan pemerintah daerah,” kata Wakil Koordinator, I Kadek Darma Susila pada Tanggapan Dewan terhadap Pendapat Gubernur terkait Raperda lnisiatif Dewan tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pernyertaan Modal Daerah di Gedung Sidang Utama DPRD Bali, Jumat (13/3/2020).

Dama Susila pada kesempatan itu mengatakan terima kasih kepada Gubernur Koster atas pendapat dan masukan terkait inisiatif dewan dalam mengajukan Ranperda Provinsi Bali tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Sesuai dengan LHP BPK RI tentang Likuidasi terhadap perusahaan oleh instansi yang berwenang dan rencana pemerintah daerah untuk menambah penyertaan modal daerah dalam tahun anggaran 2020 dan tahun yang akan datang.

Untuk penyempurnaan Ranperda Penyertaan Daerah dari aspek teknis penyusunan dan substansi, dewan sangat apresiasi dengan tanggapan terhadap aspek legal drafting atau teknis penyusunan agar mengacu pada teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akan menjadi perhatian dewan.

Terhadap penyelesaian kisaran dana alokasi penyertaan modal daerah agar dicermati sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan Dewan memberikan tanggapan

Pertama soal  penanaman modal daerah yang sudah direalisasikan mengacu pada laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Bali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019

“Terhadap 2 (dua) perusahaan yang sudah dilikuidasi tahun 2018 sudah disesuaikan,” katanya.

Sementara terhadap penanaman modal daerah pada PT Puri Raharja sudah dikoreksi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam LHP BPK RI

Sedangkan terhadap rencana penanaman modal daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan rencana penanaman modal daerah dalam bentuk barang milik daerah pada PT BPD Bali menggunakan hasil apresial dan penilai publik yang kegiatannya dilakukan di BPKAD akan disajikan dalam nilai penanaman modal daerah.

” Dewan sependapat dengan saudara Gubernur terkait Perda penanaman modal daerah ini sekaligus menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI tentang laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah dapat diproses lebih lanjut sesuai mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadir pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta pimpinan OPD dilingkungan Pemprov Bali. (Art/BPN/tim)

- Advertisement -

Warga Temukan Orok di Parit Areal Jogging Track Sanur Kauh

SANUR, balipuspanews.com - Penemuan orok membusuk berlangsung di pinggir parit areal jongging track di Jalan Prapat Baris, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (23/10/2020) sekitar...

Tak Hiraukan Teguran, Pabrik Penyulingan Daun Cengkeh Akhirnya Ditutup Paksa

Sebuah tempat usaha penyulingan daun cengkeh yang berada di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada ditutup paksa oleh tim Satpol PP Kabupaten Buleleng. Hal itu dilakukan sebab pemilik tempat tidak menghiaraukan teguran petugas, sehingga Pol PP lalu bertindak tegas menutup paksa usaha penyulingan daun cengkeh yang beroperasi dan dianggap menimbulkan polusi udara.
Member of