Anggaran Capai Rp 280 Miliar, KUB di Bali Harus Terpelihara Baik

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Komang Koheri. (Foto : DPR RI)
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Komang Koheri. (Foto : DPR RI)

JAKARTA, balipuspanews.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, I Komang Koheri meminta kerukunan umat beragama di Bali dapat terjaga dengan baik dan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik, melalui alokasi anggaran yang ada.

“Dengan alokasi anggaran mencapai Rp 280 miliar, saya kira cukup memadai bagi upaya meningkatkan kerukunan umat beragama di Bali,” ucap Komang Koheri dalam keterangannya, Minggu (25/4/2021).

Anggaran Kerukunan Umat Beragama di Bali mengacu pada Program Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Kehidupan Beragama Kementerian Agama (Kemenag) RI yang alokasi anggarannya secara nasional mencapai Rp 3,2 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari Pagu Anggaran Kementerian Agama 2021 yang jumlahnya mencapai total Rp 66,96 triliun.

Untuk Bali, alokasi Program Kerukunan Umat Beragama yang dianggarkan sebesar Rp 280.651.112.000.

Baca Juga :  Sinergi BNNP, Ajak Sosialisasi Pencegahan Peredaran Narkoba ke Desa Adat

Rinciannya untuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali sebesar Rp 11.790.423.000, untuk Kanwil Kemenag (Kankemenag) Kab. Badung Rp 29.912.166.000, Kankemenag Kab. Buleleng Rp 37.222.422.000.

Lalu, Kankemenag Kab. Jembrana Rp 20.755.884.000, Kankemenag Kab. Tabanan Rp 42.329.345.000, Kankemenag Kab. Klungkung Rp 18.250.596.000, Kankemenag Kab. Karangasem Rp 35.085.466.000, Kankemenag Kab. Gianyar Rp 35.341.913.000.

Selanjutnya, Kankemenag Kab. Bangli Rp 20,788,328,000, Kankemenag Kota Denpasar Rp 29,174,569,000. Sehingga total keseluruhannya mencapai Rp 280,651,112,000.

Dengan anggaran yang terbilang besar itu, Koheri berharap dapat terwujud sinergitas dalam memelihara kerukunan beragama antara lembaga pemerintahan dengan umat.

Juga sinergitas dengan pemerintah daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan kondisi kerukunan umat beragama di daerahnya masing-masing.

Baca Juga :  Pemerintah Diingatkan Efek Domino dari Rencana Menaikkan Harga BBM

Menurutnya, terwujudnya kerukunan antar umat beragama tidak bisa serta merta muncul di masyarakat begitu saja. Tetapi kerukunan itu harus dimunculkan dan dipelihara kontinuitasnya melalui berbagai upaya yang dilakukan.

“Negara telah memberi anggaran begitu besar. Saya kira dengan anggaran sebesar itu, harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama di Bali,” tegas Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sejauh ini, kerukunan umat beragama di Bali tergolong baik. Hal itu bisa diukur dari hasil penelitian indeks kerukunan umat beragama yang dilakukan Kemenag RI.

Dari survei terakhir Indeks KUB yang dilakukan Kemenag RI pada tahun 2019, secara nasional Indeks rata-rata KUB berada di angka 73,83 dalam rentang skor 0-100. Skor ini naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 70,90. Angka itu terdiri dari tiga indikator, yaitu indikator toleransi dengan skor 72,37, kesetaraan 73,72, dan kerja sama 75,40.

Baca Juga :  Tiga Pemuda Ditangkap Bawa Paketan Sabu Saat Razia Lalin

Dari tolok ukur itu, Kemenag mendapati 18 Provinsi memiliki skor Indeks KUB di bawah rata-rata. Sebaliknya, 16 Provinsi lainnya memiliki skor di atas rata-rata.

Bali memiliki skor 80,1 atau di atas rata-rata. Indeks kerukunan umat beragama di Pulau Seribu Pura itu dinilai baik dan memuaskan karena termasuk dalam 16 Provinsi yang memiliki skor indeks KUB di atas rata-rata.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan