Anggaran Gorden Capai Rp 48 Miliar dan Pengaspalan Rp 11 Miliar, Sekjen DPR: Nggak Ada Hengki Pengki

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dalam keterangan pers di Media Centre Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). (Foto: DPR RI)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dalam keterangan pers di Media Centre Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). (Foto: DPR RI)

JAKARTA, balipuspanews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan kontroversi anggaran gorden untuk rumah dinas Anggota DPR RI yang besarnya mencapai Rp 48 miliar dan Rp 11 miliar untuk pengaspalan di kompleks parlemen.

Indra menjelaskan pergantian gorden dan vitrase rumah dinas Anggota DPR sudah diajukan sejak tahun 2009 namun anggaran tak mencukupi. Iapun menampik tudingan adanya hengki pengki atau pesekongkolan antara pemenang tender dengan pihak Kesetjenan DPR RI.

“Tiga belas tahun lalu (13) sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” kata Indra Iskandar dalam keterangan pers di Media Centre Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Pengadaan Gorden tersebut, lanjut Indra, sudah dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sangat jelas.

“Dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri itu ditegaskan dalam RKS-nya,” jelas Indra.

Ia menengarai peserta lelang yang kalah tender menjadi pemicu persoalan pengadaan tender pengadaan barang di DPR, kemudian membumbuinya seolah terjadi “hengki pengki” atau pesekongkolan antara pemenang tender dengan pihak Kesetjenan DPR RI sehingga rekanan yang menjadi pembocor tersisih sebagai pemenang tender.

Baca Juga :  Puncak Perayaan HUT ke-529 Kota Tabanan Dimeriahkan dengan Penampilan Para Seniman

“Dari beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini biasanya yang kalah lelang, kemudian bocorin ke media bocorin ke aparat hukum seolah-olah ada hengkipengki. Enggak ada hengkipengki, enggak ada urusan begitu ya. Mau lelang apapun semua secara prosedural tim pokja unit layanan pengadaan (ULP) di DPR bekerja secara profesional,” tegas Indra.

Ditambahkan Indra, karena belum ada alokasi anggaran dari pemerintah sejak 13 tahun lalu, untuk keamanan kenyamanan anggota dewan terpaksa harus sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi.

“Itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar. Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar 80 juta sekian sama pajak Rp 90 jutaan per rumah,” urai Indra.

Lebih jauh, Indra mengatakan komponennya lantai satu untuk jendela ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga. Lalu, untuk lantai dua jendela ruang tidur anak, kemudian jendela ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga dan jendela ruang tidur ART.

Baca Juga :  Tahun 2023, UMK di Klungkung Naik Jadi Rp 2,7 Juta

“Jadi, ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan 80juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate Rp 46.194.954.000.

Nah, untuk harga perkiraan sendiri, kami hitung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332. Semua aspek perencanaan seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun oleh konsultan perencana dan melalui proses unit pelayanan,” ujar Indra.

Selanjutnya, angka Rp 48 miliar tersebut, muncul dari ToR yang diajukan di 2021 kemudian dilakukan review oleh inspektorat utama DPR berdasarkan kelayakan harga pasar dan review tersebut yang dijadikan dasar Kesetjenan DPR untuk menyampaikan anggaran ke kementerian keuangan.

Sebelum diajukan ke Kemenkeu mekanisme di DPR, di Kesekretariatan juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan badan urusan rumah tangga (BURT) DPR.

“Jadi semua kegiatan itu disamping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yg sangat intensif dengan Panja BURT. Jadi Rp 48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1-2 rumah tapi 505 rumah dengan tadi 11 item di setiap rumah,” terang Indra.

Baca Juga :  Di Kapal Selam KRI Alugoro-405, Puan Terima Brevet Kehormatan TNI AL

Mengenai pengaspalan yang nilainya Rp 11 miliar, Indra menjelaskan pihaknya akan melakukan pengaspalan untuk banyak hal. Kondisi saat ini, aspal di kompleks parlemen sudah tergerus, sehingga mudah tergenang air.

Di sisi lain, awal oktober 2022 akan diselenggarakan P20, dihadiri 20 ketua parlemen dunia yang sama dengan G20 plus 20 negara lain atas undangan DPR.

“Jadi pada awal Oktober akan hadir sekitar 40 parlemen dunia akan hadir di sini, untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang, taman, dan semua jalan-jalan. Aspal itu sendiri dihitung luasan total aspal itu 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal diperkirakan 7100 beton aspal,” sebut Indra.

Kesetjenan DPR akan menyelesaikan seluruh perapian infrastruktur sebelum Juli, sebab di bulan Agustus tepatnya di Tanggal 16 akan ada siklus persetujuan APBN dan pidato kenegeraan presiden untuk urusan APBN tahun 2023.

“Atas dasar itu kami mulai dari saat ini sampai dengan Juli kami akan melakukan perapian-perapian taman, pengaspalan, dan perapian gedung. Minggu lalu kami sudah melakukan perapian waterproofing (pengedapan air) di gedung nusantara dan yang lain,” tegas Indra.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan