JEMBRANA, balipuspanews.com- Meningkatnya kebutuhan sapi untuk kurban Idul Adha berdampak pada peningkatan pengiriman sapi ke luar Bali. Pengusaha sepertinya berlomba-lomba mengirim sapi sebanyak-banyaknya dengan tujuan mendapat keuntungan besar. Padahal kuota pengiriman sapi Bali keluar dibatasi pemerintah.
Agar jumlah sapi Bali yang dikirim keluar tidak melebihi kuota Komisi ll DPRD Bali bersama Polda Bali dan LSM, pada Senin (20/6/2022) malam hingga Selasa (21/6/2022) pagi melakukan sidak di Gilimanuk.
Sidak yang dikoordinir Ketua Komisi ll DPRD Bali, OGK Kresna Budi dilakukan mulai dari kandang karantina pertanian wilayah kerja (Wilker) Gilimanuk.
Di kandang tersebut tidak ditemukan satu ekor sapi pun yang sedang menjalani karantina sebelum dikirim keluar. Hanya ada dua truk berisi puluhan ekor sapi yang siap dikirim.
Sementara dari pengecekan di kantor Karantina Wilker Gilimanuk didapat data pada Senin mulai pukul 08.00 Wita sampai pukul 20.00 Wita ada 19 truk sapi yang menyeberang.
Sedangkan pengecekan di pelabuhan tidak menemukan satu truk pun yang mengangkut sapi menyeberang ke Jawa. Diduga sidak itu sudah bocor sehingga meski sudah disanggong sampai pagi tidak ada truk pengangkut sapi yang menyeberang.
“Sidak ini kita lakukan untuk melihat perkembangan pengiriman sapi dari Bali ke Jawa menjelang hari raya Idul Adha ini untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa. Juga sekaligus untuk memantau agar jangan sampai ada pengiriman berlebihan, “ujar Ketua Komisi ll DPRD Bali IGK Kresna Budi.
Menurut Kresna Budi upaya mencegah pengiriman sapi Bali melebihi kuota penting dilakukan agar populasi sapi Bali bisa tetap aman dan tidak sampai terjadi kelangkaan daging sapi di Bali yang menimbulkan lonjakan harga dan inflasi.
Dengan kuota pengiriman sapi keluar Bali sebanyak 60 ribu ekor pertahun maka jika pengiriman saat ini dilakukan besar-besaran maka sebelum akhir tahun kuota itu sudah habis.
“Kalau sehari pengiriman sampai 1000 ekor maka kuota itu akan habis dalam dua bulan saja,” ungkapnya.
Yang sering dikeluhkan pengusaha pengiriman sapi kata Kresna Budi yakni adanya perbedaan kuota yang menyebabkan terjadi perbedaan keuntungan.
“Inilah yang menjadi kendala dilapangan. Mudah-mudahan ada leadilan kuota bagi pengirim sapi,”ujarnya.
Dalam perizinan, sebelumnya juga ditemukan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Tetapi ada kejanggalan yang dalam SKKH itu yakni kode sapi yang akan dikirim dinilai tidak sesuai.
Ini harus dibenahi termasuk dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknun-oknum di lapangan.
“Kuota itu untuk menjaga populasi sapi di Bali biar tetap aman. Melihat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana ada lonjakan pengiriman saat Idul Adha. Sekarang ditambah banyaknya sapi mati di Jawa karena PMK maka permintaan jelas bertambah. Kita takutkan kuota cepat habis dan inflasi daging akan tinggi,”jelasnya.
Penulis: Anom
Editor: Oka Suryawan
