Antisipasi Persoalan Hukum Konsumen Tagihan Macet, PDAM Bangli Tandatangani MoU dengan Kejari

Penandatangan MoU antara PDAM Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli. (Istimewa)
Penandatangan MoU antara PDAM Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli. (Istimewa)

BANGLI, balipuspanews.com – Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli mengadakan MoU dengan Kejaksaan Negeri Bangli yang dilaksanakan di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Bangli, Kamis (20/1/2022).

Direktur Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli I Dewa Gede Ratno Suparso Mesi mengatakan, kegiatan ini untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan hukum. Khusus kegiatan ini yang menjadi kendala administrasi adalah penagihan rekening.

“Ada yang bertahun-tahun pelanggan yang nunggak tidak terbayarkan, maka dari itu kita mohon pendampingan untuk pelaksanaannya dari kejaksaan. Dalam kegiatan penandatanganan MoU ini secara umum untuk pendampingan kegiatan-kegiatan kita,” ungkapnya.

Lanjutnya, Kejaksaan selaku pelaksana Negara dimohonkan pendampingannya untuk kelancaran administrasi. Untuk tahun ini, akan lakukan pendampingan terkait PLTS untuk efesiensi perusahaan dan MoU terkait kegiatan PLTS.

“Mudah mudahan dengan dilakukan kerjasama ini pelayanan akan lebih baik. Dan juga untuk meningkatkan PAD yang merupakan harapan Pimpinan Daerah,” ucap Direktur asal Banjar/Kelurahan Kawan, Bangli ini.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Ery Syarifah mengatakan, bahwa MoU yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum baik di bidang hukum perdata dan tata usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya yang dihadapi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli.

Disampaikan pula, Kejaksaan RI yang merupakan Lembaga Negara yang mempunyai fungsi untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan keuangan Negara, menjaga kewibaan pemerintahan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Kejaksaan RI dalam bidang perdata dan tata usaha Negara diberikan wewenang oleh Undang-undang dan secara delegatif dari surat kuasa, kewenangan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menjalankan kewenangannya harus ada surat kuasa khusus, baik Jaksa itu beracara di dalam Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dengan cara beracaranya yang berbeda tetapi dengan dilandasi terlebih dahulu harus melakukan MoU dibuat oleh para pihak,” ujarnya.

Ditambahkan, tugas fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tidakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha yakni penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Penulis : Komang Riski

Editor : Oka Suryawan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaksi | Pasang Iklan | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik | Privacy Policy | Copyright | About Us
Member of
Exit mobile version