APBD 2019 Ketok Palu, Ini Dia Janji Kampanye Koster -Ace yang Tercover

Gubernur Koster san Ketua DPRD, I Nyoman Adi Wiryatama pada saat sidang Paripurna DPRD

Denpasar, balipusapanews – Rancangan Peraturan Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  Provinsi Bali tahun 2019 baru saja diketok untuk ditetapkan menjadi Perda.

Penetapan itu berlangsung dalam sidang paripurna ke-18 DPRD Bali yang dipimpin oleh ketua DPRD Bali,  I Nyoman Adi Wiryatama yang dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, para Anggota DPRD Bali, kepala SKPD provinsi Bali dan juga para anggota Forum Pimpinan Daerah Provinsi Bali.

Laporan Akhir Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bali tahun 2019 yang dibacakan oleh Kadek Diana S.H menjelaskan, penyusunan RAPBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 merupakan hal yang istimewa, karena penyusunannya sangat berbeda mengingat terjadi pergantian kepemimpinan di Bali.

“Dimana dalam masa transisi atau peralihan tersebut dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan yang baru, sudah sewajarnya dilakukan harmonisasi, sinkronisasi yang disesuaikan dengan visi-misi gubernur baru, sesuai amanat undang-undang,” jelas Kadek Diana S.H.

Ia menambahkan, berbicara tentang RAPBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019. Sesungguhnya berbicara tentang kinerja Pemerintah Provinsi Bali.

Hal ini karena, setiap RAPBD di dalamnya ada rencana atau target-target capaian yang tentu saja dalam implementasinya diikuti oleh realisasi atau capaian – capaian yang sesunguhnya.

Setelah disahkan menjadi Perda, dalam penjelasannya kepada awak media usai mengikuti sidang Paripurna tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, bahwa untuk tahun anggaran 2019 ini banyak program yang akan dilaksanakan.

Mulai dari bidang pertanian, infrastruktur, kesehatan, perhatian kepada Desa Adat, dan pendidikan sesuai dengan janji kampanye yang telah ia kemukakan waktu Pilkada lalu.

Untuk bidang pertanian, menurut Koster, di Tabanan dan Buleleng akan dibangun industri pengelolaan gabah, agar gabah milik petani tidak dijual keluar.

Sementara untuk Desa Adat, menurut gubernur yang berpasangan dengan Cok Ace ini, bantuan yang akan diberikan kepada Desa Adat sebesar Rp. 250 juta setiap Desa adat. Dan itu menurutnya, nanti akan bertambah menjadi Rp. 300 juta paling lambat tahun 2021.

Koster juga menjelaskan, awal Desember nanti, dirinya akan mengajukan Perda tentang Desa Adat ke DPRD Bali.

Tujuan pembuatan Perda itu, menurut Koster agar Desa Adat yang ada di Bali bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali atau pemerintah kabupaten diikuti oleh sumber anggaran yang ada.

Dan yang paling penting menurut Koster, Perda itu intinya akan memberi kewenangan kepada Desa Adat untuk menggali sumber pendapatan yang ada di wilayah Desa Adat tersebut sesuai dengan potensi-potensi yang ada di Desa Adat itu.

Masih terkait Desa Adat, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menjelaskan, Perda yang akan ia ajukan nantinya akan mengakomodir terkait polemik yang sedang terjadi sekarang yaitu maraknya kasus pungli.

Menurut Koster, apa yang akan dilakukan oleh Desa Adat berkaitan dengan masalah itu, akan dituangkan dalam peraturan di Desa Adat yang disebut dengan Prarem Desa Adat sehingga apa pun yang dilakukan oleh Desa Adat ada payung hukumnya.

“Dengan demikian, tidak ada lagi langkah yang dilakukan oleh penegak hukum tanpa ada koordinasi atau penugasan yang dilakukan oleh Desa Adat tersebut,” jelas Koster.

Pada kesempatan tersebut, masih mengenai Desa Adat, yaitu dalam rangka mengintegrasikan dengan teknologi menuju Bali Smart Island, Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Telkom akan memasang WIFI gratis ke 1943 Desa Adat serta di seluruh SMA/SMK Negeri se-Bali, di destinasi pariwisata, dan di seluruh Puskesmas yang ada di Bali.

“Totalnya sekitar 2000 unit, sehingga dengan demikian semua Desa Adat yang ada di Bali menggunakan WIFI gratis,” terang Koster.

Untuk bidang Kesehatan, Gubernur Bali I Wayan Koster sangat membutuhkan dukungan DPRD Bali untuk menerapkan Universal Health Coverage 95% penduduk Bali yang sudah tercover dengan BPJS.

“Kita sudah koordinasi dengan BPJS, semua Kabupaten/Kota di Bali sudah menerapkan masuk BPJS,” ujar Koster.

Menurut Koster, total anggaran sebesar Rp. 350 Miliar telah dibagi antara Propinsi dengan kabupaten. Kecuali kabupaten Badung dan Kota Denpasar karena telah dianggap mampu sendiri.

“Dari Provinsi sebesar Rp. 175 miliar atau 51%, sedangkan kabupaten Rp. 125 miliar atau sebesar 45%. Untuk Kabupaten Gianyar dari Provinsi 40%, sedangkan Kabupaten 60% karena ruang fiskalnya besar,” terang Koster.

Berkaitan dengan pelayanan oleh BPJS ini, Gubernur Koster menjelaskan, dirinya akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) dan telah menyiapkan tim untuk ditugaskan mengkaji semua keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dari BPJS.

“Kami akan mengkaji semua, kelemahan dan kekurangannya. Akan kami cari dan akan kami perbaiki. Kami akan tuangkan itu di Pergub” ujar Koster.

Tambah Koster, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan yang dilaksanakan BPJS khususnya di Provinsi Bali yang sistemnya menjadi JKN-Plus KBS (Krama Bali Sejahtera).

Di bidang infrastruktur, untuk tahun 2019 nanti, pemerintah Provinsi Bali telah menganggarkan pembebasan lahan terkait pembangunan Shotcut Singaraja-Denpasar yang di dalamnya mencakup disibility the lade dan lading design yang jumlah anggarannya sebesar Rp.200 miliar.

“Ini sudah mengcover shotcut dari titik 1 sampai 10 yang dibagi antara Pemprov dengan Pemkab Buleleng di tahun 2018. Sedangkan untuk 2019 nanti ful dari Pemprov. Dengan demikian pembangunan infrastruktur shotcut untuk tahun ini sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah dibebaskan,” terang Koster.

Pembebasan lahan untuk pembangunan shotcut , kata Koster yaitu di titik 5 dan 6 yang juga telah diletakan batu pertama beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk titik 3 sampai 4 pada tahun 2019, titik 7 sampai 8 pada tahun 2020, dan untuk 9 sampai 10 serta titik 1 sampai 2 akan rampung pada tahun 2021 nanti.

“Semua anggarannya dari APBN, Jika tidak cukup akan dibagi dari APBD Provinsi,” ujar Koster.

Untuk diketahui, perincian anggaran yang akan digunakan dalam APABD 2019 oleh Pemerintah Provinsi Bali yakni untuk bidang kesehatan sebesar 11.5% atau nominal senilai Rp. 380 miliar, bidang Infrastruktur sebesar 15% atau nominalnya Rp.490 miliar, dan yang paling besar ialah anggaran untuk pendidikan yaitu sebesar 28.5%. (Nahal/bpn/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here