Komang Susana

SEMARAPURA, balipuspanews.com – Karena terjerat kasus hukum, satu pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Klungkung tercatat telah dipecat di tahun 2019. Sementara pemecatan dua PNS lainnya masih dalam proses. Sanksi itu diberikan lantaran dua di antaranya terlibat tindak pidana korupsi, Satu lainnya terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kasubid Pembinaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Klungkung Made Amy Asryani, Rabu(11/12) mengatakan di tahun 2019 ada dua PNS Pemkab Klungkung yang pihaknya tangani berkaitan sanksi pemecatan.

Yakni Made Catur Adnyana yang bertugas sebagai Kabid Pengkajian dan Pengembangan Dinas Pariwisata.

Made Catur diberhentikan tidak dengan hormat lantaran divonis bersalah atas kasus tindak pidana korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

“Bapak Catur diberhentikan tidak dengan hormat lantaran terlibat dalam kasus korupsi,” ujarnya.

Kemudian ada PNS UPT LHP Nusa Penida, IKadek Darmawan, yang juga SK pemecatannya telah turun di tahun 2019. Darmawan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri lantaran terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

 “Darmawan masih memiliki waktu 15 hari untuk banding administrasi ke BKPSDM. Suratnya baru dikirim beberapa hari yang lalu  kepada bersangkutan. P

keduanya berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP 11 Tahun 2017 dan PP 53 tahun 2010,” Ujarnya menegaskan.

Berkaitan dengan staf dinas kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Klungkung Nyoman Simpul yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan oleh pengadilan telah divonis bersalah Made Ami Asriani mengaku belum menerima salinan putusan, masih menunggu  berlandaskan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN.

Menurutnya Simpul sudah dipastikan akan diberhentikan namun proses pemberhentian nya tetap harus dijalani.

“Kami sudah sempat menanyakan ke dinas yang bersangkutan dijelaskan bahwa salinannya belum diterima sehingga kami masih menunggu,” ujarnya lebih lanjut..

Disisi lain Kadis kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Klungkung Ni Wayan Ringin saat dikonfirmasi terpisah menjelaskan bahwa Nyoman  Simpul divonis bersalah dan pihaknya telah mendatangi Simpul ke rumah tahanan negara kelas 2B Klungkung.

Dalam pertemuan itu pihaknya sempat menanyakan perihal salinan putusan kasus simpul yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keterangan simpul salinan tersebut baru akan diterimanya 1 bulan setelah proses.

Dipihak lain  Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia BKP SDM Klungkung Komang Susana  Rabu(11/12) mengimbau para  ASN di Pemkab Klungkung untuk tidak melanggar hukum ketika PNS diberhentikan dengan tidak hormat maupun dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri maka PNS tersebut tidak akan menerima pensiunan. Begitu juga masa pengabdiannya Minimal 20 tahun dan usia maksimal  50 tahun,terangnya. (Roni/BPN/tim)