Atasi Kesenjangan Gender, Deputi Lenny Rosalin: Perlu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kemen PPPA, Lenny N Rosalin.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kemen PPPA, Lenny N Rosalin. (dok. Biro humas KemenPPPA)

JAKARTA, balipuspanews.com – Berbagai aspek pembangunan manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara kaum perempuan dan laki-laki di Indonesia hingga saat ini masih memiliki kesenjangan gender. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, perempuan masih berstatus sedang (69,19), sedangkan IPM laki-laki sudah berstatus tinggi (75,98). Oleh karenanya, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkecil kesenjangan gender tersebut, terutama prioritas-prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kesenjangan gender berimplikasi pada peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, angka kematian bayi, prevalensi stunting pada balita, dan kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan atau isu terkait kesenjangan gender dapat ditekan melalui intervensi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Selain untuk menekan kesenjangan gender, hal ini dilakukan untuk mewujudkan manfaat pembangunan yang diterima oleh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan,” jelas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N Rosalin pada Seminar Nasional SDGs dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang diselenggarakan oleh OXFAM dan REFORMA Universitas Gadjah Mada.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Lenny menjelaskan juga perlu dilakukan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di pusat, daerah, dan desa.

Baca Juga :  Atlet Porprov Jembrana Gagal Capai Target

“Anggaran Responsif Gender (ARG) masih banyak disalahartikan. ARG bukan berarti alokasi dana 50 persen untuk laki-laki dan 50 persen untuk perempuan, bukan sebagai dasar penambahan dana, dan bukan berarti selalu berada dalam program pemberdayaan perempuan. ARG merupakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan gender, menangani spesifik isu gender, dan untuk melembagakan PUG,” jelas Lenny dalam keterangannya, Rabu (30/6).

Kemen PPPA bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) juga telah meluncurkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang beberapa indikatornya diantaranya adalah persentase keterwakilan perempuan di struktur lembaga desa, dan persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan.

Director and Chief Risk & Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto mengatakan bahwa digitalisasi UMKM dapat mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan, namun di Indonesia kesiapan adopsi digital kaum perempuan lebih rendah, yakni 38 persen dibanding laki-laki yang sebesar 45 persen.

“Salah satu tantangan terbesar perempuan pelaku UMKM adalah adopsi digital. Ketika lembaga keuangan bertransformasi menjadi lembaga keuangan digital, maka hal ini menjadi hambatan bagi mereka yang belum memiliki literasi digital cukup baik, misalnya dalam mengakses modal. Salah satu solusi dalam mengatasi hal tersebut adalah adanya strategi literasi keuangan yang diintegrasikan dengan literasi digital,” jelas Aria.

Baca Juga :  Tutup Gelaran Davest I, Sekda Adi Arnawa: Jadikan Media Promosi Pariwisata Berbasiskan Adat dan Budaya

Aria melanjutkan ketika kita berbicara mengenai cara meningkatkan akses kredit atau tabungan kepada para pelaku usaha perempuan, kita juga harus berbicara mengenai cara mencapai hal tersebut melalui sarana digital. Oleh karenanya, kita harus mengedukasi mereka bagaimana memanfaatkan gawai dan internet secara produktif, serta memanfaatkan peluang digitalisasi, seperti e-commerce.

Sementara itu, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto yang hadir dalam seminar tersebut juga menjelaskan bahwa akses keadilan hukum penting bagi perempuan untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait kesenjangan yang mereka alami.

“Perlu kita ketahui bahwa identitas perempuan tidak tunggal dan seragam. Namun, beririsan dengan latar belakang, etnis, ras, agama, dan pendidikan. Selain itu juga adanya relasi kuasa antara perempuan dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk suami, keluarga, hingga elite penguasa,” terang Sulistyowati.

Lebih lanjut, Sulistyowati menerangkan ada 4 (empat) pilar akses keadilan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan. Hal tersebut diantaranya adanya jaminan (substansi) hukum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman perempuan miskin, akses terhadap literasi hukum bagi perempuan agar berdaya, akses perempuan terhadap identitas hukum (seperti KTP, dan akta lahir), dan akses perempuan terhadap bantuan hukum.

Baca Juga :  Komjen Golose Tugaskan Brigjen Raden Nurhadi jadi Kepala BNNP Bali

Dari berbagai permasalahan terkait kesenjangan gender yang ada, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Woro Srihastuti Sulistyaningrum menjelaskan ada beberapa hal penting yang harus dilakukan.

“Hal penting yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Pertama, memastikan adanya kesadaran gender. Perlu kita ketahui tidak semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman terkait gender. Kedua, ketersediaan data terpilah gender. Ketika kita ingin melakukan intervensi pada suatu kebijakan, program, dan kegiatan, maka data terpilah gender dapat kita manfaatkan sebagai pintu masuk untuk melakukan analisa isu gender. Tidak tersedianya data terpilah gender seringkali menjadi masalah bagi kita dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Ketiga, penerapan PPRG. Ingat, isu gender ada di semua tujuan SDGs. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk melakukan analisa isu gender dalam setiap sektor,” ujar Woro.

Penulis/editor: Ivan Iskandaria.