Bahas Sisa Dana Pengawasan Pilkada, Bawaslu Audiensi dengan Ketua DPRD Badung

Bawaslu Kabupaten Badung mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Badung di ruang Ketua DPRD, pada Selasa (02/02/2021)
Bawaslu Kabupaten Badung mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Badung di ruang Ketua DPRD, pada Selasa (02/02/2021)

BADUNG, balipuspanews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Badung Putu Parwata terkait sisa dana pengawasan pelaksanaan Pilkada Badung, Selasa (02/02/2021).

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Ketut Alit Astasoma menyebutkan, bahwa audiensi kali ini selain membahas mengenai suksesnya Pilkada yang telah berlalu, juga membahas mengenai sisa anggaran dana hibah yang diberikan ke Bawaslu selaku pengawas Pilkada.

“ Kami Bawaslu menginginkan sisa anggaran itu, kami mohonkan supaya bisa difasilitasi. Karena Sekjen Bawaslu RI juga sudah menyetujui Bawaslu (Badung) mengajukan hibah untuk fasilitas operasional kantor. Semoga disetujui nanti di sidang APBD perubahan,” terangnya.

Alit Astasoma mengatakan, bahwa Bawaslu mengajukan hibah untuk fasilitas itu dimana fasilitas yang dimaksud berupa mobil operasional.

“Bentuk fasilitas itu berupa mobil operasional untuk tiga komisioner. Untuk jenisnya tergantung pada anggaran yang diberikan nanti,” kata Alit.

Ketua DPRD Badung I Putu Parwata membenarkan audiensi dengan Bawaslu terkait dana hibah Pilkada.

“ Bawaslu Badung melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Badung terkait dana hibah yang kami berikan sekitar 8,6 milyar untuk pelaksanaan tugas Bawaslu mengawasi Pilbup Badung,” kata Parwata.

“ Astungkara sudah berjalan dengan baik, tugas yang diamanahkan sudah dijalankan dengan baik oleh Bawaslu. Sehingga Pilbup Badung sudah berjalan sesuai harapan kita. Dari dana hibah yang diberikan diperkirakan ada sisa sebanyak 1,4 milyar. Karena sudah dihibahkan sekarang kebijakan tersebut diatur Bawaslu,” sebut Parwata, sembari menambahkan bahwa walaupun sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu, dana sisa tersebut masih harus dilaporkan kembali ke pemerintah.

“Kalau ada dana sisa harus disampaikan kembali ke pemerintah. Terutama mengenai pengalokasian lebih lanjut. Disampaikan pada Bupati dan DPRD. Itu sah-sah saja asal ada surat dan izin dari kami. Dan juga merupakan kebutuhan Bawaslu untuk operasional,” tutup Ketua DPRD Kabupaten Badung.

Penulis : Ayu Diah

Editor : Oka Suryawan