Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi,
Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi,

DENPASAR, balipuspanews.com-
Pasca Lebaran penduduk pendatang (Duktang) menyerbu Bali untuk mengadu nasib atau mencari lapangan pekerjaan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali secara selektif mengecek duktang yang datang ke Bali harus jelas, lengkap dengan identitas, ada penjamin, dan memiliki keahlian.

Tanpa itu bagi duktang ke Bali jangan harap bisa mengadu nasib, tak segan akan dikembalikan ke daerah asal oleh pihak berwenang dalam hal ini Satpol PP.

sewa motor matic murah dibali

“Duktang tanpa identitas, tidak ada penjamin, tidak punya tujuan jelas, dan tidak berbekal keahlian, ini menjadi masalah sosial akan timbul di Bali nantinya,” tegas Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, S.H., M.Si. saat diwawancarai usai pembukaan lomba cerdas cermat dan berpidato memperingati bulan Bung Karno di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Kamis, (13/6).

Meskipun ini NKRI, siapa saja, kemana saja boleh dan tidak ada melarang. Tetapi, lanjut Dharmadi, minimal memiliki tujuan yang jelas, makanya perlu ada penjamin, dimana bekerja harus jelas. Seperti contoh
misalnya ia bermasalah, maka perlu adanya penjamin, apalagi tanpa identitas akan susah nantinya.

Kasatpol PP yang belum genap menjabat setahun ini berharap semua komponen baik masyarakat, pemerintah, agar turut berperan aktif untuk mengawasi masalah sosial ini demi terciptanya ketertiban, ketentraman, terlebih demi keamanan Bali.

“Selama sidak ini puluhan duktang sudah dipulangkan dalam pengecekan Satpol PP beberapa hari lalu,” imbuhnya.

Pol PP bekerjasama dengan dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten dan Pol PP setempat.

Pemulangan duktang yang tidak dilengkapi identitas ataupun penjamin, diawasi sampai penyebrangan, dipastikan duktang kembali ke asalnya. Dalam pemulangan duktang tidak dikenakan biaya alias gratis, semua pemerintah yang memfasilitasi.

“Selama ini ada daerah yang sudah bekerjasama dengan kita seperti daerah Jawa Timur melalui nota kesepahaman (MoU). Ada yang sudah dipulangkan dan diserahkan sampai di ketapang, dinilai duktang tersebut tidak layak untuk ke Bali,”pungkasnya.( bud/bpn/tim).