Kepala BBRBLPP Gondol, Bambang Susanto.
sewa motor matic murah dibali

GEROKGAK, balipuspanews.com — Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, Bambang Susanto, angkat bicara terkait tudingan adanya sejumlah proyek di BBRBLPP yang diduga fiktif. Bambang pun memberi klarifikasi terkait tudingan tersebut.

Tudingan terhadap sejumlah proyek yang memakai dana ABPN diduga fiktif itu, awalnya muncul dari pernyataan Badan Komite Pemberantasan Korupsi (BKPK). Bahkan Bambang menyebut, BKPK tidak secara rinci mengetahui progress proyek yang bersumber dari APBN tersebut.

Proyek-proyek yang dituding fikitif dan dikelola BBRBLPP Gondol diantaranya, rehabilitasi senderan pantai dan pagar pinggir pantai, pekerjaan taman, pekerjaan angkul-angkul (gapura), pekerjaan gazebo, palataran outdoor, rehabilitasi jalan ke Pura Gondol hingga proyek pengadaan peralatan perikanan tahun anggaran 2018 senilai Rp 403 juta.

Menurut Bambang, tudingan tersebut tidak sesuai fakta. Ada beberapa point yang menurutnya mesti diluruskan. Bambang menyebut, proyek rehabilitasi senderan pantai yang disebut fiktif, merupakan kegiatan tahun anggaran 2018 yang belum dapat dilakasanakan, akibat adanya kebijakan refining dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sehingga, belum direalisasikan.

“Proyek itu (rehabilitasi senderan pantai) belum bksa dilaksanakan karena kebijakan refining dari Kementrian KKP sehingga belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dan anggarannya dikembalikan ke Negara,” sebut Bambang, Selasa (21/5).

Kemudian, proyek jalan setapak menuju Pura Gondol dan pelataran outdoor terkena kebijakan yang sama, sehingga anggarannya telah dikembalikan kepada Negara. Hanya saja untuk tahun 2019, rencana proyek itu kembali mendapat alokasi anggaran melalui APBN 2019 yang saat ini sudah dalam proses pemilihan elektronik melalui lpse.kpk.go.id.

“Untuk rehabilitasi jalan ke Pura Gondol itu tidak ada dalam anggaran BBRBLPP Gondol,” katanya.

Tak hanya itu, pekerjaan pengadaan peralatan perikanan yang senilai Rp 403 juta, dikatakan Bambang, itu tidak tercantum dalam anggaran pekerjaan tahun 2018.

“Tidak ada di kami soal proyek pengadaan peralatan perikanan tahun 2018,” jelasnya.

Sedangkan, soal perusahaan berstatus CV tidak bisa ikut tender, Bambang mengaku, mengacu pada Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 65 ayat (4) bahwa nilai pekat pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa paling banyak Rp2,5 miliar dan peruntukannya untuk usaha kecil.

“Jadi, sesuai ketentuan, usaha kecil (mikro dan usaha kecil) dapat melakukan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya senilai Rp 2,5 miliar,” terang Bambang.

Terakhir, imbuh Bambang, soal perusahaan fiktif yang bernama CV. Karya Sari Sedana beralamat di Dusun Tapak Dara, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Bambang mengaku, tidak mengetahuinya. Sebab, BBRBPLPP tidak pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan itu.

“Kami tidak mengenal maupun pernah bekerjasama dengan CV. Karya Sari Sedana,” pungkasnya.

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here