Dr I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, SE, MM
Dr I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, SE, MM
sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com – Para anggota DPRD Bali membahas soal tata beracara Badan Kehormatan sebagai langkah standar operasional prosedur (SOP) dalam mekanisme pemanggilan anggota DPRD yang bermasalah.

” Tata beracara ini akan digunaskan ketika 5 anggota Badan Kehormatan ada tugas memanggil anggota harus mesti ada SOP-nya, sehingga semua yang kita lakukan ada aturan,” kata Anggota DPRD Provinsi Bali Dr I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, SE, MM, saat pembahasan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024, di Gedung Dewan, Renon, Denpasar, Selasa (17/9/2019).

Terkait penyusunan tata beracara ini pada periode ini memang sudah ada studi banding ke Jawa Barat, dari kelompok yang kami tugaskan tak semua di copy paste, namun unsur kesesuaian di Bali tetap dimasuka, pada intinya tata beracara ini untuk menhatu badan kehormatanan dalam penerimaan pengaduan ataupun laporan untuk menghasilkan keputusan Badan Kehormatan.

“Sebenarnya tata beracara ini dari dewan untuk dewan, jadi tak ada pemberatan untuk dewan itu sendiri, dan tata beracara ini biasanya diterapkan ketika ada pelanggaran kode etik dan tatib,” katanya.

Disisi lain, Diah pada kesempatan yang sama juga membahas masalah sanksi 3 kali berturut-turut anggota DPRD yang tak hadir dalam persidangan.

Namanya kita pembhasan karena dibagi dua kelompomjadi masing masing kita sinkrokan saya minta supaya sinkron berapa kali berturut akan ada teguran lisan dan tertulis, bahkan sanksi ringan sampai berat termasuk proses pemecatan.

“Semuanya berproses, tergantung dari kasusnya khusus pemecatan biasanya direkomendasikan oleh partainya,” katanya.

Lebih jauh guna sinkronisasi pembahasan kode etik, tatib dan tata beracara nantinya akan didiskusikan kem bali pada rapat Gabungan.

“Nanti pada rapat gabungan ini kita bertemu menjadi satu untuk selanjutnya menambahkan ataupun mengurangi substansi yang belum disepakati bersama,” ujarnya.

Disisi lain, ketika dikonfirmasi soal sanksi bagi dewan malas ngantor, Diah menyebutkan tak ada karena sifatnya fleksibel hal ini dilakukan mengingat padatnya kegiatan dewan guna bertemu dengan konstituennya.

Sanksi itu diberikan bagi anggota DPRD Bali yang berturut turut tidak hadir dalam sidang paripurna. (art/bpn/tim)