Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

DENPASAR TIMUR,balipuspanews.com- Pengamat Pendididkan Kabupaten Badung I Made Gde Putra Wijaya angkat bicara terkait sikap pemerintah yang tidak konsisten dan konsekuen dalam rangka menerapkan Permendikbud tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB), sehingga kasus-kasus dan persoalan-persoalan yang muncul sebagaimana halnya PPDB tahun 2018 dan 2017 lalu yang carut-marut tidak terjadi lagi di tahun 2019 mendatang.

“Apapun dalil atau alasannya karena ini sudah mempertaruhkan mutu dan kualitas pendidikan. Itu artinya apa daya tampung Sekolah Negeri hanya 360 lalu kemudian diisi 700 siswa.

Bagaimana dengan ruangan, bagaimana dengan guru, bagaimana dengan parkir dan lain-lainnya dan bagaimana kemudian apabila sekolah negeri itu digariskan diperintahkan untuk melaksanakan fullday school lima hari kerja pelaksanaan,” ujarnya, Selasa (12/3) ketika diwawancarai usai Sosialisasi PPDB 2019 di Disdik Provinsi Bali.

Ditambahkannya, terlebih kalau masih ada sekolah yang melaksakan dengan double shiff, akan berpengaruh pada persoalan mutu dan kualitas pendidikannya juga.

Sementara, dilain sisi masih banyak sekolah-sekolah swasta yang berkualitas, masih banyak juga sekolah swasta dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan sudah seharusnya pemerintah tidak melakukan dikotomi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta ataupun yang lainnya.

“Termasuk dalam tahun politik menjelang Pileg dan Pilpres 2019, jangan sekali-kali pendidikan dijadikan kambing hitam, dijadikan korban, dengan dalih mendapatkan dukungan suara supaya SK Gubernur yang memberikan peluang dibukanya lembaga dua gelombang, ketiga dan seterusnya dicabut,” Ungkapnya.

Disinggung Putra Wijaya, padahal Kemendikbud melalui Permendikbud No.17 tahun 2017 sudah menentukan kuota atau jumlah dalam sebuah rombongan belajar (rombel) seperti SD dengan siswa maksimal 28 orang, dalam satu kelas SMP hanya boleh 32 siswa, dan SMA /SMK 36 siswa.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa kalau memang daya tampung sekolah negeri sudah tidak memadai lagi, karena keterbatasan ruang belajar dan keterbatasannya guru, mengapa harus dipaksakan sampai dengan adanya jam belajar sore.

Agar tidak nantinya dikemudian hari pelayanan dari pihak guru dan sekolah itu tidak maksimal jadinya karena rasio antara jumlah siswa dengan jumlah guru dan pegawai tidak sesuai, sehingga proses belajar mengajar kurang maksimal.

“Dengan demikian, artinya siswa lebih banyak yang di ladeni dan dilayani guru. Guru itu juga manusia, guru juga punya keterbatasan fisik, keterbatasan pikiran serta kemampuan. Jadi, konsistenlah kalau memang daya tampung SMA/SMK negerinya 36 orang perkelas jangan melebihi,” harap pria asal Gerih.

Kemudian, perkara politik parlementer juga sering terjadi, karena ada Dewan yang ikut bermain memaksakan untuk memasukkan anak atau keluarga untuk bersekolah di sekolah negeri, sehingga rambu-rambu yang sudah dibuat lewat Permendikbud 13 dan 14 dan Permendikbud 51 tahun 2018 itu menjadi mubasir.

Padahal luar biasa kalau mau konsisten dan konsekuen dalam penerapan aturan yang sudah ada. “Banyak peserta yang masih mau kok, termasuk Saya sanggup untuk tidak diintervensi lagi, dalam konteks ini dengan dalil dan alasan-alasan swasta sudah tutup, swasta penuh, dan banyak yang tidak suka,” tandasnya. (bud/bpn/tim).

Advertisement
Loading...