Bapemperda Raker dengan Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Badung Adakan Rapat Kerja Bahas Pembentukan Perda

Bapemperda Raker dengan Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Badung Adakan Rapat Kerja Bahas Pembentukan Perda pada, Senin (27/7/2020).
Bapemperda Raker dengan Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Badung Adakan Rapat Kerja Bahas Pembentukan Perda pada, Senin (27/7/2020).

BADUNG, balipuspanews.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung dengan bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Badung menggelar rapat kerja pada, Senin (27/7/2020).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda I Nyoman Satria itu berlangsung di ruang kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Badung. Beberapa peserta yang mengikuti rapat yaitu sejumlah anggota Bapemperda IGN Sudiarsa dan IB Alit Arga Patra, serta Kabag Hukum dan HAM AA Gede Asteya Yudhya Setda Badung.

Dalam rapat tersebut membahas tentang program pembentukan Perda di tahun 2020.

Ketua Bapemperda I Nyoman Satria mengatakan, yang dibahas dalam rapat ini adalah terkait program pembentukan Perda (Propemperda).

Sebanyak 25 Ranperda yang ada, hanya 12 yang akan dibahas pada tahun 2020. Sedangkan sisanya, yaitu lima diantaranya akan dibahas di tahun 2020 dan delapan akan batal dibahas lantaran dikarenakan sesuatu dan lain hal.

“Terdapat 12 ranperda yang akan dibahas. Dengan sembilan rincian dibahas oleh Pansus dan tiga dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung,” ungkapnya.

Sementara, sebanyak delapan Ranperda batal dibahas karena dua diantaranya telah rampung. Ranperda yang telah rampung tersebut adalah Raperda RDTR kecamatan Kuta dan Kuta Utara.

Kemudian ranperda lainnya seperti Ranperda penguatan desa adat dan rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir itu lantaran drafnya belum rampung.

“Beberapa pembahasan dibatalkan dikarenakan draft Ranperdanya belum siap. Dan untuk kedepanya, kami tidak lagi bersedia memasukan Ranperda yang drafnya belum rampung dalam Propemperda,” tambahnya.

Sedangkan yang akan dibahas di tahun 2020 itu hanya Ranperda yang drafnya telah siap untuk dilakukan pembahasan di DPRD Badung. Ranperda yang dibahas diantaranya adalah Rapenda tentang RDTR Kecamatan Petang, Rapenda tentang RDTR Kecamatan Abiansemal, Rapenda tentang RDTR Kecamatan Mengwi, Rapenda tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dan Rapenda tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.

“Dan yang akan dibahas di tahun 2021 diantaranya, Rapenda tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Rapenda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Rapenda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian,” imbuhnya (*)

Penulis : Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami

Editor : Oka Suryawan