JAKARTA, balipuspanews.com- Ketua Bawaslu, Abhan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang potensi masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilkada serentak 2020.
Pasalnya, pilkada yang menyisakan waktu kurang dari sebulan lagi masih menyisakan banyak pemilih yang menggunakan surat keterangan (Suket) dari KPU saat hari pencoblosan, karena tidak memiliki e-KTP.
“Ini merupakan salah satu potensi permasalahan pascapenetapan DPT. Maka KPU harus selalu melibatkan jajaran pengawas pemilihan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan,” kata Abhan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/11/2020).
Abhan menyarankan agar KPU melakukan kordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan perekaman e-KTP sebelum hari pemilihan.
“Rekomendasi ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan masalah pada kemudian hari,” ujarnya.
Abhan menjelaskan saat ini di Sumatera Barat terdapat pemilih yang belum rekam 98.467, potensi suket 25.032. Jambi belum rekam 47.155, potensi suket 181.254. Kalimantan Selatan belum rekam 72.066 dan potensi suket 152.855.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Kemendagri dan KPU di Jakarta kemarin, Abhan melihat ada potensi persoalan pemilih yang berada di tapal batas seperti di Batang Hari dan Muara Jambi. Sebab, terdapat beberapa pemilih di wilayah Muara Jambi yang tidak ingin memilih sesuai dengan wilayah pemilihannya lantaran lokasi TPS jauh.
Hal serupa juga terjadi di Halmahera Utara dan Halmahera Barat, Dusun Mara Eling dan Dusun Bangkok 305 penduduk (bukan wilayah Halmahera Utara) dan Dusun Dumdum (Halmahera Barat). Terdapat 220 penduduk Halmahera Barat ingin mendirikan TPS di wilayah bukan wilayah pemilihan.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
