Bawaslu bersama KPU, TNI, Polri dan pihak terkait menggelar Raker antisipasi kerawanan Pemilu 2019 di Klungkung
sewa motor matic murah dibali

Semarapura,balipuspanews.com- Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) tidak ingin kecolongan menghadapi pemilu legislative ( Pileg) dan Pemilihan Presiden ( Pilpres) 2019 mendatang. Untuk menjaga pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan aman dan damai, Bawaslu menggelar Rapat Kerja ( Raker) di Graha Purwaka desa Pikat, Dawan, Klungkung Selasa ( 13/11/2018).

Raker  dihadiri pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, Kesbanglinmas, Disdukcapil, KPU dan pihak terkait lainnya. Acara yang berlangsung mulai pukul 09.45 Wita itu membahas “ Pemetaan Potensi Kerawanan Pemilu 2019”.

Pembawa materi I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi  dari Bawaslu Bali secara khusus menyampaikan, topik Piggub dan Pilbub yang telah berlangsung aman dan damai adalah suatu prestasi yang harus diapresiasi. Hal itu, kata mantan anggota KPU Bali itu adalah acuan dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019.

“Kami dari pihak KPU dan Banwaslu Bali selalu mengikuti perkembangan tentang  keakuratan DPT yang ada di masing-masing Kabupaten yang ada di Bali sehingga nantinya tidak menjadi polemik. Belum adanya regulasi tentang permasalahan mengenai pemilih yang sudah memiliki hak pilih terutama yang sudah berumur 17 tahun namun belum memiliki E-KTP,” kata Wiarsa Sandi.

Ditambahkan, Banwaslu Pusat saat ini sedang membahas tentang Peraturan Banwaslu yang belum masuk dalam peraturan undang-undang pemilu seperti masalah Kampanye (Peraturan masalah kampanye di tempat-tempat ibadah).Dirinya mencurigai adanya Kerawanan Pemilu terkait dengan rekrutmen penyelenggara di tingkat TPS seperti pengawas TPS.

Sementara itu Polres Klungkung melalui yang diwakili Kabag Ops Kompol I Nyoman Suarsika  menyampaikan,  analisa untuk jumlah TPS yang rawan di masing-masing Kabupaten sebanyak 619 TPS  yang tersebar  di 4 Kecamatan.

Secara khusus, pihak kepolisian menganalisis kemungkinan konflik yang terjadi dengan dua katagori. Masing- masing katagori rawan 1 titik kerawanan terjadi di 614 TPS. Sedangkan untuk katagori rawan 2 adalah perbatasan wilayah desa atau kabupaten.

” Sebanyak 5 TPS yaitu dua Kecamatan Dawan, dan tiga ada di Kecamatan Klungkung,” ujarnya.

Selain untuk katagori rawan 1 dan 2, pihak kepolisian juga memasukan katagori khusus untuk rumah sakit dan Lembaga Pemasyarakat ( Lapas) agar mendapatkan atensi dalam Pemilu mendatang.

“Perlunya evaluasi pengamanan yang intens jika dilihat dari penyelenggaraan Pilgub dan Pilbup sehingga kita bisa mengantisipasi terjadinya konflik dalam penyelenggaraan Pilpres 2019 nanti,” terang Suarsika optimis.

Sementara Ketua Banwaslu  Klungkung Komang Artawan mengakui Pihak Bawaslu sangat kesulitan dalam perekrutan pengawas TPS yang sesuai dengan persyaratan dengan umur 25 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pun demikian, pihaknya berusaha untuk mengikuti peraturan perungang-undangan tersebut.

“Banwaslu akan terus bekerja sama dengan Panwascam dan instansi terkait tentang apa yang harus dilakukan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 nanti,”ujar Komang Artawan  tegas.

Menyikapi kekhawatiran Bawaslu tersebut  Dinas Dukcapil Kab. Klungkung menegaskan, untuk warga yang belum melakukan perekaman khususnya di  Klungkung yaitu sebanyak 10.412 orang.

Sementara bagi Warga yang melakukan perekaman nantinya tidak langsung mendapatkan E-KTP, karena Dukcapil harus melakukan proses penunggalan data namun kami akan memberikan surat tanda bukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman data. Surat keterangan sudah melakukan perekaman memiliki ketentuan-ketentuan yang tertera didalamnya termasuk dalam Pemilu nanti.  Tapi, semuanya tergantung dari peraturan Pemilu yang berlaku. ( roni)

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here