Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Denpasar, balipuspanews. com – Lemahnya kinerja Kejaksaan melimpahkan berkas dan 3 tersangka kasus dugaan korupsi Al Ma’ruf ke Pengadilan Tipikor Denpasar, terus mendapat kritikan tajam sejumlah elemen masyarakat. Sebelumnya, Ketua Ombusdman Umar Ibnu Al Khattab mendesak agar Kejaksaan segera melimpahkan kasus tersebut.

Kali ini giliran Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora yang menyoroti kinerja kejaksaan. Pengacara kondang ini membenarkan sudah memonitor kasus korupsi Al Ma’ruf dan mengaku heran mengapa kejaksaan lamban melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar.

Padahal, kasus ini sendiri sudah dilimpahkan tahap II oleh penyidik Polresta Denpasar kurang lebih dua bulan yang lalu.

Pria yang akrab dipanggil Dwikora ini menerangkan, sangat wajar bila masyarakat mempertanyakan “ada apa”, sehingga kasus ini molornya pelimpahannya.

“Seharusnya kalau sudah lebih satu bulan dari pelimpahan tahap II kasus ini sudah sampai Pengadilan Tipkor,” tegasnya, Rabu (7/11).

Meski demikian, ia enggan berspekulasi terkait apakah kasus ini ada muatan politik atau tidak. Dia hanya mengatakan sebaiknya proses hukum harus diselesaikan secara hukum, meski tidak menutup kemungkinan ada tekanan politik dari pihak lain.

“Kalau menurut saya kasus hukum ya selesaikan secara hukum saja. Karena itu kami mendesak Kejaksaan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan,” desaknya.

Sementara disinggung soal tidak ditahannya ketiga tersangka, yaitu Muhamad Saifudin, Supeni Mayangsari alias Bu Jero dan H. Miftah Alawi Nor, Dwikora mengatakan tidak masalah. Sepanjang selama tersangka koorperatif, soal ditahan atau tidak itu kewenangan penyidik dan Kejaksaan.

“Tapi yang terpenting saat ini kasusnya harus segera dilimpahkan ke Pengadilan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi Yayasan Al Ma’ruf ini sudah dilimpahkan penyidik Satreskrim Polresta Denpasar Kejaksaan Negeri Denpasar, Kamis (6/9) lalu.

Namun sudah dua bulan kasus ini ditangani pihak Kejaksaan belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Semestinya sesuai SOP, berkas kasus tersebut sudah dilimpahkan paling lama dua minggu.

Kasus dugaan korupsi yang terjadi 30 Desember 2016 lalu “menyeret” tiga tersangka yakni H. Mohamad Saifudin sebagai Ketua Yayasan Al Ma’ruf, H. Miftah Alawi Nor dan Supeni Mayangsari alias Bu Jero.

Ketiganya tidak dapat mempertanggungjawabkan dana hibah kegiatan perjalanan ziarah ke Wali Songo dan pengadaan pakaian seragam pada APBD Perubahan TA 2016 sebesar Rp200 juta. Sementara saat proses penyelidikan dan penyidikan di Polresta Denpasar, ketiga tersangka telah mengembalikan kerugian negara tersebut. ( Pl/bpn/tim)

Advertisement

Tinggalkan Komentar...