Sabtu, Juli 20, 2024
BerandaNasionalJakartaBelum Resmi Diajukan, Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Didorong dalam Rapat Paripurna...

Belum Resmi Diajukan, Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Didorong dalam Rapat Paripurna DPR

JAKARTA, balipuspanews.com – Hak angket (hak penyelidikan) DPR RI terkait kecurangan Pemilu 2024 masih terus digaungkan. Meski para pengusul belum mengajukannya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/3/2024), sejumlah anggota fraksi lintas fraksi yang mendukung angket DPR itu akan terus menggulirkan untuk bisa disetujui dalam rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, sejumlah anggota lintas fraksi pendukung menyuarakannya dalam interupsi saat rapat berlangsung.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Keadilan Bangsa (FPKB), dan Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) menyinggung soal penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.

Desakan agar DPR menggunakan hak angketnya pertama kali disuarakan Aus Hidayat Nur dari FPKS dalam interupsinya.

“Munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu perlu direspons DPR RI secara bijak dan profesional,” kata Aus dalam rapat paripurna.

Interupsi juga dilakukan Aria Bima dari FPDIP yang mengatakan pimpinan DPR dapat menyikapi seruan mengenai hal-hal yang perlu dicermati terkait Pemilu ke depan.

BACA :  Wali Kota Jaya Negara Hadiri Karya Mapadudusan Pura Dalem Ularan Tatasan Kaja

“Kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, interpelasi, atau angket atau apapun supaya kualitas Pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi aturan kita dan mengoptimalkan fungsi pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan dari awal,” ucap Aria.

Senada, Anggota DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menegaskan fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok pihak saja.

“Bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melakukan hak angket,” ucap Luluk.

Rapat paripurna pun makin riuh tatkala fraksi di kubu berseberangan menyatakan penolakannya.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan jika ada anggota parlemen yang ingin gunakan hak angket sebaiknya dikaji terlebih dahulu apa yang ingin diselidiki.

“Apa yang sesungguhnya akan kita angketkan, kita dalami, kita selidiki perjelas dulu. Sehingga tidak serta merta menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam Pemilu. Kalau brutal, brutalnya di mana?” ujar Herman Khaeron.

BACA :  Selidiki Helikopter Jatuh, Tim Investigasi Turun ke Lokasi

Sikap penolakan juga disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad yang menyatakan hak angket tidak diperlukan.

Menurutnya, masyarakat saat ini lebih perlu dijamin hak-hak dasarnya daripada DPR sibuk gunakan hak angket untuk selidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani tidak hadir memimpin jalannya rapat paripurna karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Paris, Perancis. Berdasarkan siaran pers dari tim medianya, Puan disebut menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular