Jumat, Juni 14, 2024
BerandaBulelengBerasal Dari Data DTKS, Dewan Buleleng Tanyakan Indikator Kategori Warga Miskin

Berasal Dari Data DTKS, Dewan Buleleng Tanyakan Indikator Kategori Warga Miskin

BULELENG, balipuspanews.com – Beberapa jenis bantuan yang telah disalurkan Pemerintah Kabupaten Buleleng hampir keseluruhannya telah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah melalui beberapa proses agar tidak sampai salah sasaran.

Khawatir di lapangan salah sasaran guna memperjelas kembali terkait pemberian bantuan pada saat pandemi Covid-19 Dewan Buleleng pertanyakan mengenai standarisasi pemberian bantuan terhadap warga yang di kategorikan sebagai warga miskin di Buleleng.

Hal itu diungkapkan langsung Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara dimana dalam rapat dirinya menyampaikan bahwa di masa pandemi seperti saat ini, dimana seluruh sektor terutama ekonomi terkena dampak yang sangat besar. Sehingga beberapa indikator-indikator yang ada di dalam Data DTKS bagi warga yang terdampak pandemi perlu dipertimbangkan kembali.

Apalagi selama ini bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang berasal dari APBD datanya tetap berasal dari DTKS, akan tetapi berdasarkan kejadian di lapangan masih banyak warga yang memang sebelumnya mampu, baik dari pekerja maupun pengusaha yang sekarang terdampak pandemi mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis.

BACA :  Komisaris dan Direksi Danamon Terima Penghargaan Infobank 500 Most Outstanding Women 2024

Untuk itu Susila menegaskan bahwa Dewan Buleleng berharap agar nantinya dapat menemukan jalan keluar bagi warga terdampak dan memungkinkan untuk memberikan tambahan indikator-indikator lain pada DTKS agar pemberian bantuan dapat merata.

“Dalam masa pandemi, tadi sudah dijelaskan masa pandemi ini memang luar biasa, bahkan situasi masyarakat sekarang dari sektor ekonomi mereka ada yang putus kerja dan lain sebagainya, nah apakah ini menjadi kriteria,” jelasnya, Senin (26/7/2021).

Disisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyampaikan bahwa selama memang sudah dibuatkan kriteria dari Pemerintah Pusat. Maka berdasarkan hal itu pihaknya menggunakan sebagai pedoman sebab setiap orang yang masuk kategori miskin harus diinput bahkan melewati beberapa proses verifikasi sebelum sampai ke pusat.

“Nah auditor pun akan melihatnya dari DTKS ini diberi bantuan dari DTKS tidak? Memang dalam kondisi di lapangan karena kemiskinan dinamis sekarang tidak miskin sebulan lagi bisa miskin,” paparnya.

Bahkan dijelaskan bahwa data yang bisa masuk ke DTKS sudah sesuai SOP yang diberikan sebab sebelumnya data diawali dari usulan desa yang telah melalui musyawarah desa lalu diverifikasi ulang oleh pihak Tim Dinas Sosial kabupaten lalu diverifikasi lagi oleh Tim Kementerian sehingga menghasilkan data yang telah dipakai seperti sekarang.

BACA :  Majukan Potensi Wisata Daerah, BULD DPD RI Bahas Regulasi Kebijakan Pariwisata

“Ini harus disinkronkan begitu maksudnya sehingga lebih bagus di komisi yang membidangi bisa membahas hal itu, kalau semisal ada tambahan kriteria dengan situasi Covid seperti sekarang,” tutupnya.

Untuk diketahui rapat pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar secara daring di Ruang Rapat gabungan Komisi, Gedung DPRD Kabupaten Buleleng.

Dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Susila Umbara, SH., dan hadiri oleh Ketua Ketua DPRD kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH beserta Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD kabupaten Buleleng, Sedangkan dari Pemerintah Daerah hadir Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa, S. Pd., sedangkan untuk anggota DRPD Buleleng serta SKPD terkait mengikuti secara daring.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular