Rabu, Februari 28, 2024
BerandaDenpasarBergulir 15 Tahun, BAP DPD RI Atasi Masalah Pembangunan PLTU dan SUTET...

Bergulir 15 Tahun, BAP DPD RI Atasi Masalah Pembangunan PLTU dan SUTET Celukan Bawang

DENPASAR, balipuspanews.com – Hampir 15 tahun bergulir permasalahan terkait pembangunan Gardu Induk Saluran Udara Tegangan Energi Tinggi (GI SUTET) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tahap II di Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali tak kunjung menemukan benang merah yang baru hanya tahap pembebasan lahan.

Menindaklanjuti aduan masyarakat (dumas), Warga Banjar Dinas Pungkukan RT 01 Desa Celukan Bawang, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan rapat dengan mengumpulkan semua pihak terkait untuk mencari win-win solusi, bertempat di Gedung Sekretariat DPD RI Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (23/11/2023).

Salah satu poin aduan masyarakat Celukan Bawang RT 01 yaitu warga menolak pembangunan GI SUTET karena khawatir dampak kesehatan karena radiasi dan risiko terjadinya ledakan.

Sementara penolakan terhadap PLTU, menurut pengadu jaraknya terlalu dekat dengan pemukiman warga yaitu 100 meter, harapan masyarakat bisa diberikan listrik gratis, serta dibukanya lapangan pekerjaan dikhususkan bagi masyarakat sekitar PLTU. Dan soal CSR dan relokasi 177 kepala keluarga.

Ketua BAP DPD RI Tamsil Linrung, usai memimpin rapat meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan PT General Energy Bali (GEB) segera menyelesaikan permasalahan pembangunan PLTU dan SUTET PLN di Pengkukan, Desa Celukan Bawang, Buleleng, dalam kurun waktu enam bulan.

BACA :  Turnamen Tenis Meja Meriahkan Peringatan HUT ke-236 Kota Denpasar

“Masalah ini sudah 15 tahun berlalu-lalu tidak selesai. Kami tadi membuat komitmen harus selesai enam bulan,” tegas Tamsil, didampingi Wakil I BAP Evi Apita Maya, dan Wakil BAP II H. Bambang Santoso.

Menurutnya, masyarakat menginginkan adanya relokasi dari PT GEB karena mereka merasa terdampak dalam pembangunan PLTU tersebut. Oleh sebab itu, Tamsil menekankan dalam pembangunan atau investasi apapun jangan pernah sampai merugikan masyarakat.

“Itu prinsip, boleh investasi asing proyek strategis nasional. Apapun, tapi jangan menyengsarakan rakyat yang artinya tujuan nasional kita tidak tercapai,” kata dia.

Tamsil mengaku baru mendapat laporan tahun ini. Ia juga mendesak agar diselesaikan dan adanya kesepakatan antara Kementerian ESDM, PLN, dan perusahaan swasta terkait.

Sementara General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali, Anang Yahmadi, mengaku selama ini selalu menaati regulasi yang berlaku dalam proses tersebut. Hanya saja, selama ini terkendala komunikasi antara pihak PLN dan warga RT 01 Celukan Bawang.

Pihaknya berterima kasih kepada DPD, Pemprov Bali, Kementerian ESDM yang sudah memfasilitasi untuk melakukan rapat. Yahmadi menambahkan, sejauh ini pihaknya baru melakukan upaya pengamanan aset berupa pemasangan pagar keliling.

Aset seluas seluas 2,7 hektar itu secara hukum telah sah menjadi milik negara (PLN) karena proses pembebasannya telah selesai tahun 2017 lalu.

BACA :  HUT ke-236 Kota Denpasar, Wali Kota Jaya Negara Berkomitmen Tuntaskan Tantangan Pembangunan

“Jadi hingga hari ini belum dimulai pembangunan GI. Masih lahan kosong,” kata Yahmadi.

Jauh sebelum rencana pembangunan GI, lanjut Yahmadi, pihaknya telah melewati kajian mendalam, terukur dan melakukan sosialisasi ke warga. Yahmadi memberikan gambaran, jika sudah terbangun, GI Cekukan Bawang persis seperti yang ada di Sanur atau di Pemecutan Denpasar.

Selama ini, warga yang tinggal di sekitar kedua GI itu baik-baik saja. Sebab, semua standar keamanan telah dipenuhi.

“Kalau soal permintaan relokasi warga, kami sifatnya menunggu arahan (dari pimpinan). Karena sementara negara perlunya segitu (2,7 hektar). Sekali lagi kami tidak mungkin melanggar regulasi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan, Pemprov Bali siap membentuk tim besar antara pusat dan daerah hingga satuan kecil dari perbekel untuk menyelesaikan dan mendengar langsung terkait permasalahan ini.

Pihaknya pun siap turun bersama ke lokasi agar menghasilkan keputusan efektif.

“Kalau kami sendiri-sendiri kan tidak efektif, kalau tidak seperti itu nanti laporan kepemimpinan parsial-parsial, jadi masyarakat butuhnya apa,” kata dia.

Pemprov Bali, lanjut Setiawan, menyarankan masyarakat mencatat corporate social responsibility (CSR) yang diperlukan apa saja. Sebab, ia melihat dinamika kebutuhan masyarakat.

BACA :  Tuntaskan Perbaikan Jalan, Nusa Penida Digelontor Dana Sebesar Rp 56 M

“Mencerdaskan masyarakat setempat supaya bisa survive dan buka lah lapangan pekerjaan. Kuncinya adalah Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten fokus bersama. Ada juga IPP dan BUMN,” imbuh Setiawan.

Di lain sisi, perwakilan masyarakat Dusun Pengkukan Hilman Eka Rabbani, menjelaskan, warga Dusun Pengkukan meminta relokasi kepada PLN lantaran terdampak atas pembangunan PLTU dan Sutet PLN.

“Di sana yang belum di relokasi sekitar 62 KK,” ujar Hilman.

Hilman akan terus memperjuangkan agar segera terelokasi dari wilayah terdampak sekitar pembangunan PLTU itu. Sebelumnya, sudah ada beberapa masyarakat yang direlokasi.

“Sebenarnya masyarakat di sana itu sudah berjuang, mencoba bersuara mengaspirasikan apa yang menjadi permasalahan mereka sejak tahun 2017,” ungkapnya.

Ditanya soal solusi diberi CSR, Hilman mengatakan CSR merupakan tanggung jawab dari PLTU yaitu PT. GEB. Sedangkan, permintaan warga soal relokasi ditujukan kepada PLN.

“Jadi kalau kami lihat secara letak geografis masyarakat yang ada di sana itu segera di relokasi. Karena ketika mereka ingin menjaminkan, surat tanah mereka sudah nggak layak lagi, karena kondisi wilayah mereka seperti itu,” teran Hilman memungkasi.

Penulis: Budiarta
Editor: Oka Suryawan 

RELATED ARTICLES

ADS

spot_img

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular