Selasa, Juli 16, 2024
BerandaBangliBeri Sejumlah Catatan, DPRD Bangli Tetapkan RAPBD Bangli 2023 Menjadi Perda

Beri Sejumlah Catatan, DPRD Bangli Tetapkan RAPBD Bangli 2023 Menjadi Perda

BANGLI, balipuspanews.com– DPRD Bangli menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bangli 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna di sekretariat DPRD Bangli di kelurahan Kubu, Rabu (9/11/2022) sore.

Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Bangli Ketut Suastika didamping wakil ketua Nyoman Budiada dan Komang Carles. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Wabub Wayan Diar, Sekda IB Gde Giri Putra bersama OPD kompak hadir dalam rapat tersebut.

Secara umum, dewan dapat menerima Ranperda yang diajukan eksekutif untuk menjadi Perda. Pun demikian, legislatif memberikan sejumlah catatan. Sikap dewan dibacakan oleh Wayan Mertha Suteja yang mewakili gabungan komisi – komisi DPRD Bangli.

Dewan meminta agar penanganan kebencanaan yang meliputi infrastruktur, akses mobilisasi hasil pertanian dan pergerakan ekonomi kerakyatan, serta penciptaan lapangan pekerjaan melalui ekonomi kerakyatan, segera dilaksanakan.

“Dengan kami bisa menerima, dan mudah-mudahan segera mendapat verfikasi gubernur,” kata Mertha Suteja.

Selain meminta penanganan dampak kebencanaan, gabungan komisi DPRD Bangli juga minta program pro rakyat di APBD tahun 2023 cepat direalisasikan.

BACA :  Diusulkan DPD PDIP Bali, Paket Satria - Surya Tinggal Menunggu Rekomendasi DPP Sebagai Calon Bupati - Cawabup Klungkung

Dalam rapat paripurna itu, gabungan komisi-komisi DPRD Bangli juga menyoroti soal kesejahteraan pegawai yang harus berkeadilan, serta bisa diterapkan reward and punishment, untuk meningkatkan kinerja pegawai.

“Dengan demikian, visi misi bupati bisa dengan cepat dijabarkan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” kata Mertha Suteja.

Sementara itu, Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta mengungkapkan dalam APBD 2023 ini, banyak program-program prioritas pembangunan pro rakyat yang akan lebih cepat dieksekusi.

Misalnya program pembangunan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diharapkan bisa masuk proses tender pada bulan Desember.

Contohnya, DAK Pembangunan Pasar Singamandawa, Kintamani sebesar Rp 75 miliar.

“Kalau ini bisa ditender di bulan Desember, harapannya kontrak terjadi di awal bulan Februari. Dengan demikian pada akhir bulan Februari kita sudah buat laporan Silpa. Kalau memang peraturannya memungkinkan, Silpa ini bisa kita mohonkan lagi untuk kita tenderkan lagi,” jelasnya.

Penulis: Komang Riski

Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular