BULELENG, balipuspanews.com – Memiliki potensi cukup besar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mulai coba melirik pajak penerangan jalan.
Bahkan sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan pajak tersebut Pemkab Buleleng telah mengundang PLN UP3 Bali Utara serta Ombudsman Provinsi Bali dalam rapat koordinasi bertempat di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Selasa (6/6/2023).
Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyampaikan yang dilaksanakan pada kesempatan ini tidak lain sebagai tindak lanjut dari UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Sehingga Pemkab Buleleng terus memantapkan potensi dan tata kelola pajak serta retribusi daerah.
Maka saat ini Pemkab Buleleng sedang berproses dalam merancang Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Perda tersebut akan mengatur pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan daerah. Sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan daerah melalui pembiayaan pembangunan.
Pihaknya pun menekankan upaya untuk memastikan target dan potensi pajak penerangan jalan. Namun demikian, harus ada komunikasi lebih intens dan penetapan target pajaknya harus dibahas bersama antara PLN dan Pemkab Buleleng.
“Potensinya (Pajak Penerangan Jalan) cukup besar, salah satunya tadi menyangkut pajak keuangan daerah. Karena antara target tidak mencapai 100 persen. hanya 82 persen,” sebutnya.
Padahal, menurut Lihadnyana sudah ada perjanjian bersama dan kesepakatan bersama antara Pemkab Buleleng dan PLN tentang pajak pengelolaan pajak penerangan jalan.
Namun, dalam penetapan penerimaan ke depan perlu dilakukan rekonsiliasi data. Melakukan komunikasi dengan intens dan saling keterbukaan data tentang potensi penerimaan pajak penerangan jalan tersebut.
“Itu kan juga datanya harus jelas sehingga penetapan target juga jelas. Oleh karena itulah berapa potensinya pajak di PLN juga harus terbuka dan transparan memberikan dananya. Itu sebenarnya,” tegasnya.
Jika tidak ada data riil yang dimiliki terkait potensi pajak penerangan jalan, maka target penerimaan tidak bisa dibuat dengan akurat.
Oleh karena itulah, dalam upaya penertiban dan pengelolaan yang lebih baik data potensi tersebut harus saling terbuka dibeberkan dan dikomunikasikan. Jangan sampai membuat target tinggi lagi padahal kemampuannya tidak sampai.
“Kita harus menyesuaikan pendapatan dengan kemampuan. Upaya tertentu memenuhi target pendapatan itu pasti ada,” terang Lihadnyana.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Gede Sugiartha Widiada menyatakan bahwa target penerimaan tahun 2021 dan 2022 memang tidak ada yang tercapai. Pada tahun 2021 dipasang target sebesar Rp 49 Miliar lebih namun hanya terealisasi Rp 38 miliar atau 78 persen.
Sedangkan pada 2022 berdasarkan penghitungan ekonomi makro, target dinaikkan menjadi Rp 52 miliar dan hanya tercapai Rp 43 miliar atau 82 persen.
Agar tidak lagi memasang target yang terlampau tinggi tahun mendatang, sesuai dengan arahan PJ Bupati Lihadnyana, bahwa harus ada rekonsiliasi penetapan target penerimaan pajak penerangan jalan.
“Kalau tidak ada data kan kami hitung ekonomi makro jadinya. Sedangkan BPHTB setiap tahun ada kenaikan terus berarti kan ada perubahan dari objek pajak. Nah itu yang (sebelumnya) kami pakai perhitungan penetapan,” jelasnya.
Penulis : Nyoman Darma
Editor : Oka Suryawan
