Berstatus PNS, Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Diberhentikan Tetap

Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap enam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (17/11/2021). (Foto: DKPP)
Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap enam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (17/11/2021). (Foto: DKPP)

JAKARTA, balipuspanews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap enam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Intan Jaya, Papua Yohakim Migau karena masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sementara kepada Anggota Bawaslu Intan Jaya lainnya Nemi Kobogau, Majelis Hakim DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara. Keduanya merupakan Teradu dalam perkara nomor 164-PKE-DKPP/IX/2021.

Pada persidangan sebelumnya yang digelar secara virtual, pada Kamis (4/11/2021), Yohakim Migau mengakui laporan yang diadukan Yeffri Miagoni bahwa yang bersangkutan masih berstatus PNS dan menerima gaji sebagai PNS di lingkungan Pemkab Intan Jaya, Papua yang dibuktikan dengan alat bukti berupa rekening Korang atas nama dirinya.

Baca Juga :  Cabor Muaythai Klungkung Sukses Raih Juara Umum di Ajang Porprov Bali 2022

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II Yohakim Migau selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis, Prof. Muhammad.

Sedangkan kepada Nemi Kobogau yang dijatuhi Pemberhentian Sementara, menurut Muhammad keputusan DKPP tersebut berlaku sampai dengan diserahkannya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dan Cuti di luar Tanggungan Negara dari Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan.

DKPP juga memberikan dua sanksi sekaligus untuk Anggota KPU Kabupaten Nabire, Rahman Syaiful. Dua sanksi tersebut adalah Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Divisi Program dan Data.

Rahman Syaiful berstatus sebagai Teradu V dalam perkara nomor 171-PKE-DKPP/X/2021.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Nabire kepada Teradu V Rahman Syaiful selaku Anggota KPU Kabupaten Nabire sejak putusan ini dibacakan,” kata Muhammad.

Baca Juga :  Petani di Desa Bengkala Diajak Menanam Jagung Sorghum

Dari enam perkara yang dibacakan putusannya ini terdapat 27 penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu. Secara keseluruhan, sanksi yang dijatuhkan DKPP adalah Peringatan (6), Peringatan Keras (8), Pemberhentian dari Jabatan Ketua Divisi (1), Pemmberhentian Sementara (1), dan Pemberhentian Tetap (1).

Sementara, terdapat 11 penyelenggara pemilu yang mendapat Rehabilitasi atau pemulihan nama baik karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad, yang menjadi Ketua Majelis. Ia didampingi oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo, yang menduduki posisi Anggota Majelis.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan