Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan wakil ketua MPR Syarief Hasan dikantor gubernur Bali. Foto istimewa
Gubernur Wayan Koster menerima kunjungan wakil ketua MPR Syarief Hasan dikantor gubernur Bali. Foto istimewa

DENPASAR, balipuspanews.com- Gubernur Bali I Wayan Koster kedatangan tamu istimewa di kantor gubernur Bali, Jumat (14/2/2020). Adalah wakil ketua MPR RI Syariefuddin Hasan yang mengunjungi Koster untuk minta dukungan terkait rencana amendemen UUD 1945.

Menurut pria yang sering dipanggil Syarif Hasan itu, sekarang adalah momen yang pas untuk melakukan amandemen.

Untuk merancang amandemen, politikus Demokrat itu menyebut MPR sudah membentuk badan kajian ketatanegaraan untuk membahas masalah tersebut. Bahkan, MPR kata Syariefuddin, memberi ruang seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

“ Kita turun ke masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan pendapat.
Aparat tingkat Pemda bisa jadi pemberi pendapat yang obyektif apalagi bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat,” kata orang dekat SBY itu.

Pun demikian, pihaknya tetap terbuka menerima masukan dari masyarakat dan kalangan akademis.

Sementara itu gubernur Wayan Koster mengaku pad prinsipnya mendukung amandemen UUD 1945. Hanya saja amandemen terbatas pada GBHN saja.

Selain itu, orang nomor satu di Bali itu juga mendukung MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara.

“ Tetapi bukan berarti presiden dipilih MPR, presiden tetap dipilih rakyat secara langsung,” kata Koster.

Koster yang juga ketua DPD PDIP Bali itu menyebutkan, MPR adalah muara akhir dalam menyelesaikan masalah politik nasional.

“ Harus ada evaluasi mendalam terhadap lembaga-lembaga tinggi negara lain, sperti DPD dan sebagainya. Agar betul-betul membawa kepentingan daerah,” harap Koster.

Koster juga sependapat sekarang
adalah momen yang tetap untuk melakukan amandemen 1945 khususnya untuk memasukkan GBHN ke UUD 1945 dengan menempatkan secara proporsional fungsi DPR sebagai lembaga tertinggi negara.

“ Perlu ada rute besar pembangunan nasional yang antara lain dituangkan dalam GBHN tersebut. Rute pembangunan nasional ini juga harus dipilah dengan baik, ada yang diwajibkan untuk seluruh daerah seperti contohnya pangan, infrastruktur dan kebutuhan pokok lain,” sebut Koster.

Mantan anggota DPR RI itu juga mengharapkan, GBHN yang dijalankan hendaknya memenuhi kebutuhan fundamental rakyat.

“ Namun potensi dan kearifan lokal yang ada di tiap daerah juga harus diperhatikan dan diberikan ruang pembangunannya masing-masing,” sebut Koster.

Politikus moncong putih asal Buleleng itu mencontohkan, Bali tidak tepat melakukan pembangunan di sector mineral dan energy, karena Bali tidak punya itu. Bali memiliki budaya dan pariwisata sebagai potensi lokalnya yang patut dikedepankan.

Lebih jauh kata Koster, NKRI bukan berarti seluruh republik harus sama, karena tiap daerah punya karakteristik yang berbeda.

Namun demikian, pemerintah pusat menurutnya, wajib memberikan guidance, ada pola pembangunan yang diikuti daerah karena berdemokrasi di Indonesia bukan berarti ‘melepas’ semuanya ke daerah. (rls/bas/tim/bpn)