Selasa, Mei 21, 2024
BerandaLifestyleKesehatanBKKBN Gelar Pelayanan KB Gratis Serentak di Seluruh Indonesia

BKKBN Gelar Pelayanan KB Gratis Serentak di Seluruh Indonesia

JAKARTA, balipuspanews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak dan gratis di seluruh Indonesia. Pelayanan KB yang digelar selama tiga hari, 17-19 Januari 2023 untuk percepatan penurunan stunting dan mengejar target minimalisasi angka unmet need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.

Pelayanan KB serentak digelar pada awal 2023 sebab ada keterkaitan yang kuat antara KB dengan prevalensi stunting. Pelayanan KB di Provinsi Riau digelar di Posyandu Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. “Alhamdulillah, pelayanan KB serentak bisa terlaksana di beberapa kabupaten dan kota, termasuk di Kecamatan Rumbai dan masih ada pelayanan implant ternyata. Terima kasih kepada bidan-bidan dan fasilitas kesehatan yang telah melakukan pelayanan KB serentak,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia saat mengunjungi pelayanan KB serentak dan gratis di Posyandu Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, (17/01/2023).

Menurut Mardalena, pelayanan KB serentak dan gratis diharapkan bisa meningkatkan kepesertaan masyarakat di Riau untuk ber-KB dan menurunkan angka unmet need. Provinsi Riau masih termasuk provinsi yang angka unmet need-nya tinggi.

BACA :  Ketua MPR RI Apresiasi Kiprah Akbar Tandjung dalam "Tribute to Akbar Tandjung"

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) yang telah dimutakhirkan pada 2022 (PK-21 tahun 2022), angka unmet need Provinsi Riau adalah 25,86 persen dan target pada 2023 turun menjadi 14,45 persen.

Mardalena juga menyebutkan, pelayanan KB gratis serentak ini juga untuk mempercepat realisasi penyerapan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), terutama untuk pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

“Kegiatan ini insyaalah rutin dilaksanakan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesertaan ber-KB terutama yang MKJP dan ini juga dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan lampiran Perpres 72 Tahun 2021 yaitu salah satunya menurunkan angka stunting termasuk juga kesertaan KB pasca salin,” tambah Mardalena.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Muhammad Amin mengatakan pelayanan KB dilaksanakan bersama para Penyuluh KB. “Kami berterima kasih kepada BKKBN Pusat dengan adanya Dana BOKB, sangat terbantu untuk melaksanakan bakti sosial ini,” kata Amin.

Jumlah akseptor Pelayanan KB Gratis Serentak di Posyandu Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru pada Selasa (17/01/2023) tercata sebanyak 23 akseptor menggunakan IUD dan Implan 47. Pelayanan KB serentak di Provinsi Bali dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di fasilitas kesehatan tertentu secara gratis. Pelayanan KB ini hanya difokuskan untuk pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), antara lain IUD, Implan, Tubektomi, Vasektomi.

BACA :  Ketua MPR RI Apresiasi Kiprah Akbar Tandjung dalam "Tribute to Akbar Tandjung"

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pelayanan KB serentak ini. Menurutnya Kegiatan ini menjadi momen yang sangat tepat untuk meningkatkan pelayanan KB, khususnya MKJP. Tahun 2022 capaian MKJP Bali sangat rendah, hanya mencapai 56,64% dari yang ditargetkan.

“Tentunya ini juga menjadi kesempatan bagi tenaga lini lapangan untuk bergerak lebih awal, karena biasanya belum terlalu banyak kegiatan di awal tahun, jadi tenaga lini lapangan bisa fokus mencari akseptor,” ujarnya.

Provinsi Bali merupakan daerah dengan TFR (total fertility rate) atau rata-rata perempuan melahirkan terendah di Indonesia, yakni 1,9. Angka ini menunjukkan satu perempuan di Bali melahirkan paling banyak dua anak. Kendati demikian, rendahnya angka TFR ini tidak sebanding dengan unmet need di Bali yang berada pada angka 17,9 (44,36 persen) dari target 7,94. Anomali ini kemungkinan dipicu penggunaan alat kontrasepsi tradisional dalam mengatur dan mengendalikan angka kelahiran di Bali.

Angka unmet need merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.

BACA :  Ketua MPR RI Apresiasi Kiprah Akbar Tandjung dalam "Tribute to Akbar Tandjung"

Karena itu dr. Luh De mengimbau kepada pasangan usia subur (PUS) untuk meningkatkan kualitas berkeluarga menjadi lebih baik dengan datang ke faskes terdekat dan mengikuti pelayanan KB Gratis ini serta membawa KK/KTP.

Penulis/editor : Ivan Iskandaria.

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular