Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng, IGN. Pariatna Jaya.
sewa motor matic murah dibali

SINGARAJA, balipuspanews.com — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng masih mengkaji terkait persoalan status lahan yang menjadi fasilitas umum (fasum) Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng, yang kabarnya telah disertifikatkan oleh perorangan bernama Ketut Kusuma Ardana yang merupakan Perbekel Desa Bungkulan yang kini memasuki masa cuti karena pencalonan Perbekel.

Sebelumnya, persoalan status lahan ini mencuat ketika perwakilan warga Desa Bungkulan mendatangi kantor BPN Buleleng. Mereka mempertanyakan kejelasan status lahan fasum di Desa Bungkulan berupa lapangan desa dan Puskesmas Pembantu I desa yang kabarnya disertifikatkan oleh Ketut Kusuma Ardana. Jika terbukti lahan itu disertifikatkan, mereka meminta agar BPN membatalkan sertifikat tersebut.

Kepala BPN Buleleng, IGN. Pariatna Jaya mengatakan, pihaknya sudah langsung menurunkan tim untuk melakukan pengecekan di lapangan. Hanya saja diakui Pariatna, tim yang turun ke lapangan saat itu, hingga kini masih belum menyampaikan hasilnya kepada dirinya. “Belum, mungkin sore hari ini sudah ada hasilnya dan kami sampaikan,” kata Pariatna Jaya.

Setelah mendapat hasil dari tim di lapangan dan mendapatkan hasil bahwa lahan tersebut benar disertifikatkan secara perorangan, sambung Pariatna, maka BPN Buleleng akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Buleleng. Mengingat, diatas lahan tersebut terdapat bangunan Puskesmas.

“Kami akan koordinasi juga dengan pihak Pemkab dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena disana kan ada bangunan Puskesmas yang notabene adalah dibawah naungan Pemkab. Jadi kami ingin mengetahui historis-nya seperti apa. Nanti kami juga akan kaitkan dengan aspirasi masyarakat Desa Bungkulan,” jelas Pariatna.

Terkait aspirasi warga Desa Bungkulan yang tidak sekedar meminta informasi terkait status tanah yang disertipikatkan atas nama Ketut Kusuma Ardana, tapi juga permohonan pembatalan terhadap sertipikat tersebut, menurut Pariatna, semua melalui proses hukum.

“Kami akan melakukan mediasi, melibatkan warga, pemegang sertipikat, termasuk Pemkab Buleleng dan Dinas Kesehatan. Keterangan dari para pihak ini nanti yang bisa memberikan kami gambaran jelas,” pungkasnya.