BST Tahap II Segera Cair, Sedangkan Ribuan KPM Belum Mengambil BST Tahap I

Salah seorang warga yang sedang mengambil BST di Kantor Pos Singaraja
Salah seorang warga yang sedang mengambil BST di Kantor Pos Singaraja

BULELENG, balipuspanews.com – Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada tahap pertama telah disalurkan, namun di Kabupaten Buleleng tercatat ada sebanyak 1092 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinyatakan belum mengambil bantuan dengan berbagai alasan.

Padahal BST tahap dua di Kabupaten Buleleng akan disalurkan melalui Kantor Pos masing-masing Kecamatan mulai Sabtu (4/12/2021) dengan jumlah penerima sekitar 823 KPM.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Nyoman Mariani Febrianti, S.Sos., MAP mengatakan banyaknya KPM yang belum mengambil bantuan pada tahap satu karena berbagai alasan diantaranya telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, dinyatakan telah mampu, PNS/TNI/POLRI, dan adanya data penerima yang telah mendapat bantuan lain sebelum.

Baca Juga :  Bupati dan Jajaran Pemkab Buleleng Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI

Bahkan Ia menyebutkan jika total penerima BST pada tahap pertama yakni ada sekitar 3.634 KPM dengan nominal uang diterima per KPM berjumlah Rp 200 ribu. Akan tetapi dari jumlah tersebut ada sekitar 1.092 KPM yang dinyatakan belum mengambil BST dengan total dana berjumlah Rp 218.400.000 dan dana tersebut dikembalikan menjadi uang kas daerah.

“Itu untuk tahap I yang tidak mengambil karena berbagai alasan tapi nanti uang yang tidak diambil ini kembali lagi ke Kas Daerah,” ungkapnya saat ditemui langsung, Jumat (3/12/2021) siang.

Meski masih tergolong banyak, Maria mengakui jika dalam proses penyaluran telah dilakukan secara optimal termasuk selalu berkoodinasi dengan pihak penyalur seperti Pos Indonesia. Sehingga jika nantinya misalkan ada KPM yang memang benar-benar sakit atau penyandang disabilitas tidak bisa hadir untuk mengambil BST maka ada program petugas Pos yang langsung mengunjungi ke rumah KPM penerima bantuan.

Baca Juga :  Meriahkan Kemerdekaan, Karang Taruna Penuktukan Tampilkan Drama Perjuangan

“Jadi kita maksimalkan di sana kalaupun warga tersebut tidak mengambil karena meninggal atau karena sudah pindah itu kita minta langsung keterangan dari kepala desa bersangkutan. Jadi bisa semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Tak hanya itu, kebijakan lainnya juga ada yakni jika dalam batas waktu atau tanggal akhir jadwal untuk penyaluran yang jatuh pada setiap tanggal 7 bulan bersangkutan penerima KPM belum mengambil bantuan maka masih diberikan toleransi hingga tanggal 10 agar bantuan benar-benar bisa tersalurkan dengan maksimal.

“Jadi di tanggal 7 kita minta rekap siapa yang belum mengambil lalu kita evaluasi, kita minta pos koordinasi langsung dengan pihak desa apa kendalanya,” tutupnya.

Penulis : Nyoman Darma 

Baca Juga :  H-1 HUT RI, 10 Paskibraka di Buleleng Resmi Dikukuhkan

Editor : Oka Suryawan