Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Ketut Susila Umbara.

SINGARAJA, balipuspanews.com — Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Ketut Susila Umbara mengaku akan segera memanggil pihak Badan Keuangan Daerah Buleleng, pada Rabu (12/6) untuk mengetahui secara pasti alasan adanya kenaikan pada pungutan PBB.

Dewan Umbara pun tidak menampik sudah banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait masalah tersebut.

sewa motor matic murah dibali

“Kajian itu baru saja selesai. Belum sempat kami baca. Rencananya akan kami panggil pihak-pihak terkait untuk dengar pendapat,” jelasnya.

Sementara, Anggota Komisi III DPRD Buleleng, Putu Tirta Adnyana menyebut, dengan adanya keluhan masyarakat ini ia berharap agar BKD menunda pungutan pajak ini agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.

Berkaitan dengan NJOP sebut Tirta, pembebanan pajak ada variabelnya. Kalau untuk industri dan pariwisata bisa saja naik. Namun jika untuk pertanian sejatinya harus dipertimbangkan dengan hasil yang didapatkan.

“Jangan diterima saja hasil apprasialnya. Harus dievaluasi juga. Selama ini kelemahan kami di DPRD itu tidak pernah diberikan produk hukum Perbubnya, itu yang masahnya,” terangnya.

Nah, dengan ditundanya pungutan pajak, apakah tidak berpangaruh nantinya terhadap pendapatan daerah?

“Itu sudah risikonya. Harus berani ambil risiko itu. Dari pada masyarakat nanti bergejolak, demo kesini terus-terusan tidak menyelesaikan masalah. Tunda dulu, terlambat juga tidak masalah,” tandasnya.