Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menandatangi kerja sama didampingi Kapolres Tabanan Marsdianto, dan Kepala Kejari Tabanan Ni Wayan Sinaryati
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Tabanan, balipuspanews.com – Sesuai dengan tujuan pembangunan desa dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya dalam tertib administrasi utamanya dalam melakukan pencegahan dan pengawasan dana desa, maka dipandang perlu membuat kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Tabanan dengan kapolres dan Kejari Tabanan, yang bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan dana desa agar bisa digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kerja sama ini secara langsung ditandatangani Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, didampingi Kapolres Tabanan Marsdianto, dan Kepala Kejari Tabanan Ni Wayan Sinaryati, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Setempat, Rabu (10/1).

Nampak pula Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi, dan Sekda Kabupaten Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, beserta Seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Tabanan, menyaksikan acara tersebut.

Kesepakatan dengan Polres Tabanan meliputi, pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pemantapan dan regulasi sosialisasi, terkait pengelolaan dana desa. Penguatan pengawasan dana desa, bantuan pengawasan dalam pengelolaan dana desa, bantuan penanganan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana Desa. dan pertukaran data dan/atau informasi terkait dana desa.

Sedangkan kerja sama dengan Kejari Tabanan terkandung maksud, untuk mengoptimalkan melaksanakan tugas dan fungsi penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Eka menjelaskan bahwa untuk membahas kerja sama ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Namun hal itu harus dilakukan, mengingat untuk lebih memajukan semua desa yang ada di Tabanan, terutama dalam mengelola anggaran agar sesuai dengan aturan yang memang sudah ditentukan.

“Tentunya hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, karena kemarin memang kita membahas hal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi tidak mengurangi arti dari kesepakatan kita, bagaimana bisa mewujudkan Desa yang ada ini, terutama di Tabanan dalam mengelola anggaran bisa mengikuti aturan yang memang sudah ditentukan dan bisa berjalan dengan baik dan sukses,” ujar Bupati Eka.

Orang nomer satu di Tabanan ini juga menjelaskan, kerja sama ini bertujuan agar tidak ada lagi ketidak-pahaman di antara perbekel. Dalam hal menyelenggarakan atau mengeksekusi anggaran dana desa. Dan jangan sampai ketidak-pahaman tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berhadapan dengan sanksi hukum.

“Tujuannya adalah kembali lagi, kita sering mendengar ketidakpahaman, khususnya para perbekel kami. Karena sudah beberapa kali ada datang dan menghadap, pada ketakutan dalam menyelenggarakan atau mengeksekusi anggaran dana desa. Karena ketidak pahaman mereka tentang aturan dan sebagainya,” ujar Bupati Eka.

Dirinya juga menyebutkan bahwa ini adalah suatu komitmen dalam program presentatif, dalam program pengawasan. Karena siapapun juga tidak ingin salah. Karena dalam hakekatnya, dari segala penganggaran atau penggunaan anggaran desa adalah bahwa kita ingin desa maju.

“Kita tidak ingin terima anggaran, terus anggarannya disalahgunakan atau salah posting atau tidak dijalankan dan sebagainya. Kan tidak mau seperti itu, karena tujuannya sekarang kan pembanguanan sesuai dengan program nawa cita. Dan pesan dari Bapak Presiden, kita harus membangun dari desa. Dan oleh karena itu, desa ini harus kita persiapkan dalam hal tentunya, SDM-nya, pengetahuannya, skill-nya, sehingga mereka paham bahwa mereka mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anggaran yang mereka kelola,” kata Bupati Eka.

Menurut dia, ini adalah hal yang sangat positif dalam menuju Tabanan yang Serasi, karena di dalam serasi itu ada aman. “Dan kalau tak aman ya gimana? Kalau desa ini diam ada masalah, juga saya pun juga tak aman, tak tidur. Bukan kepala desanya saja, rakyat pun juga tidak akan menikmati kesuksesan pembangunan desa itu sendiri. Karena apa? karena ya itu, adanya permasalahan ketidak-pahaman, yang menyangkut kepada endingnya adalah masalah hukum. Nah itulah yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar...