Bupati Mahayastra Intruksikan Pecat Oknum Pegawai Pemalsu Akta Perceraian

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra
Bupati Gianyar, I Made Mahayastra

GIANYAR, balipuspanews.com – Permasalahan pemalsuan akta perceraian yang dilakukan oleh oknum Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gianyar terus berlanjut. Menanggapi hal itu Bupati Gianyar, Made Mahayastra bertindak tegas dan mengintruksikan oknum tersebut agar diberhentikan.

Hal itu diungkapkan bupati kader PDIP itu saat ditemui oleh awak media, Kamis (3/9/2020). Sikap tegas itu diambil untuk menjaga nama nama instansi Disdukcapil sebagai pelayan masyarakat.

“Saya sudah tahu, tapi belum dapat laporan resmi dari Kadis, nanti saya instruksikan dipecat saja. Meski lama sebagai pekerja di sana, itu kesalahan fatal dan masuk pidana, kita harus tegas,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, bupati asal Malinggih Payangan ini juga menyampaikan pihaknya akan melakukan penelusuran melalui BKD. Ketika permasalahan itu dilaporkan, jika ada pihak yang dirugikan bisa dilaporkan ke polisian.

“Mudah-mudahan tidak terulang kembali, ini adalah akta negara yang dipalsukan. Jika ada pihak yang dirugikan biar dilaporkan ke polisi,” ungkapnya.

Mahayastra menegaskan, permasalahan serupa agar tidak kembali terjadi di instansi yang ada di Kabupaten Gianyar, khususnya di Disdukcapil.

“Mudahan-mudahan tidak terulang kembali ini adalah akta negara yang dipalsukan. Kita harus maksimal memberikan terbaik, THL maupun PNS tidak boleh begitu. Ini sudah masuk pidana sehingga saya instruksikan diberhentikan saja (oknum,Red),” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab merasa prihatin. Sebab instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru melakukan hal yang termasuk ke kejahatan administrasi. Dengan demikian, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menyambangi kantor Disdukcapil Kabupaten Gianyar.

“Kami merasa prihatin dan berencana akan ke kantor Disdukcapil Gianyar dalam waktu dekat. Tentu kami berharap pemerintah daerah segera mengambil sikap karena ini merupakan kejahatan administratif yang merugikan publik,” tandasnya.

PENULIS : Ketut Catur

EDITOR : Oka Suryawan