Bupati Mahayastra Sampaikan Pengantar 11 Ranperda, Susun Regulasi Baru Guna Peningkatan PAD

Bupati Mahayastra sampaikan pengantar 11 Ranperda di DPRD Gianyar melalui sidang paripurna, Senin (7/9/2020)
Bupati Mahayastra sampaikan pengantar 11 Ranperda di DPRD Gianyar melalui sidang paripurna, Senin (7/9/2020)

GIANYAR, balipuspanews.com – Bupati Mahayastra menyampaikan pengantar 11 Ranperda di DPRD Gianyar, Senin (7/9/2020). Sidang yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Gusti Ngurah Anom Masta dan IB Gaga Adi Saputra itu juga dihadiri Wabub Gianyar AA Gde Mayun, OPD dan Forkomindo Gianyar.

Dalam sambutannya, Bupati Mahayastra menyebutkan, penyampaian 11 Ranperda bertujuan tercipta tata pemerintahan yang baik guna meningkatkan PAD Gianyar untuk kesejahteraan masyarakat Gianyar.

“ Sehingga regulasi yang dilaksanakan mempunyai payung hukum guna kepastian hukum sebagai pelasana kegiatan,” jelas Mahayastra.

Regulasi yang baru juga perlu disusun sesuai amanat undang-undang dan penyesuaian dengan situasi saat ini.

Sebelas Ranperda yang diajukan eksekutif antara lain; Raperda perubahan Perda no 5 Tahun 2005 tentang susunan dan organisasi perangkat daerah, Raperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar, Raperda tentang perubahan kedua atas Perda No 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Raperda tentang perubahan no 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Penetapan Desa, Raperda tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern, Raperda tentang Pajak Reklame, Raperda tentang ijin usaha di Kabupaten Gianyar, Raperda tentang pencabutan Raperda no 17 Tahun 2010 retribusi ijin gangguan, Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.

Dikatakan mahayastra, ke-11 Ranperda tersebut sudah diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali. Disamping itu, Ranperda yang disusun juga telah dilengkapi dengan naskah akademik, kajian dari tim perancang, serta pembahasan leh OPD terkait.

“ Besar harapan saya Ranperda ini mendapat pembahasan di Legislatif sehingga Ranperda bisa ditetapkan menjadi Perda,” harap Mahayastra.

Sehingga dengan Perda yang telah ditetapkan, OPD dan komponen lainnya bisa melaksanakan regulasi dan memiliki payung hukum dalam kegiatannya.

Pimpinan sidang, Gusti Ngurah Anom Masta menyebutkan dengan diajukannya 11 Ranperda tersebut, DPRD Gianyar akan bekerja simultan guna menetapkan raperda menjadi Perda.

“ Nanti akan dibentuk pansus, bidang-bidang yang akan dibahas disesuaikan dengan bidang komisi yang ada,” jelasnya.

Anom Masta juga berharap sebelum Tahun 2020 berakhir ke 11 Raperda sudah ditetapkan menjadi Perda.

PENULIS : Ketut Catur

EDITOR : Oka