sewa motor matic murah dibali

SINGARAJA, balipuspanews.com — Sejak empat bulan lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng tengah mempertimbangkan mengeluarkan ijin operasional bagi toko modern berjejaring di Buleleng. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi semua pihak, lantaran kemunculan toko modern kerap menimbulkan polemik di masyarakat. Bahkan, kedepan pihaknya mendorong pasar tradisional bisa beroperasi 24 jam.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyebut pihaknya membuka ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan mempertimbangkan ijin beroperasinya toko modern yang sudah merambah ke pedesaan. Tak sampai disitu, ia pun sempat meminta masukan dari seluruh elemen masyarakat sehingga semua pihak bisa terakomodasi.

“Saya memang tengah mempertimbangkan. Tetapi kalau desa memang membutuhkan, apalagi desa itu berkembang pariwisatanya. Membutuhkan toko 24 jam. Tapi kita belum mampu meladeni. Dan ada syaratnya, seperti jauh dari pasar, tidak mematikan pedagang lokal. Ya bisa dipertimbangkan. Saya belum bicara ijin. Sehingga semua pihak terakomodasi,” kata Bupati Suradnyana belum lama ini.

Pihaknya pun meminta agar masyarakat tidak melihat toko modern dalam perspektif mematikan pedagang lokal. Tetapi harus dilihat dari pengembangan aktifitas yang kerap hingga larut malam. Terlebih wilayah itu berada di kawasan pariwisata. Sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan kebutuhannya.

“Kedepan, kita dorong pasar-pasar tradisional untuk beroperasi selama 24 jam. Biar kita bersaing fair lah. Kalau dagang nasi, dagang klontong bisa buka 24 jam, maka tidak saya kasi ijin toko modern beroperasi,” tegasnya.

Sekedar diketahui, beroperasinya pasar modern di Buleleng kerap menimbulkan polemik bagi pedagang lokal. Seperti yang terjadi di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula. Sejumlah pedagang lokal merasa keberatan atas beroperasinya Toko Indomaret.

Mereka menilai jika keberadaan itu dianggap mematikan pedagang lokal. Fatalnya, toko modern tersebut sudah beroperasi sejak 31 Desember 2018, meskipun hingga kini belum mengantongi ijin operasional. Tak pelak, sejumlah masyarakat Desa Bondalem pun mendatangi Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng untuk mempertanyakan status perijinannya.

Tinggalkan Komentar...