Selasa, Mei 21, 2024
BerandaNasionalJakartaBuruh dan Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Gedung DPR, Fraksi...

Buruh dan Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Gedung DPR, Fraksi PKS Walk Out

JAKARTA, balipuspanews.com – Aksi demontrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan elemen mahasiswa dan buruh di depan Pintu Gerbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (6/9/2022).

Selain di DPR RI, aksi demo mahasiswa dan buruh juga dilakukan di sejumlah titik di Jakarta antara lain di kawasan Silang Monas yang berdekatan dengan Istana Negara. Dari sejumlah titik itu, massa pengunjuk rasa terkonsentrasi di Gedung DPR.

Ada 3 tuntutan massa yang disampaikan dalam demo hari ini selain menolak kenaikan harga BBM. 3 tuntutan itu yaitu 1. Tolak kenaikan harga BBM; 2. Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja; dan 3. Naikkan UMK 2023 sebesar 10-13 persen.

Sebanyak 3.200 personel gabungan TNI-Polri menjaga kelancaran demo di gedung DPR. Sementara di Patung Kuda dikerahkan sekitar 4.000 personel gabungan.

Hingga 17.00 WIB, unjuk rasa yang berlangsung damai sejak pagi hari sekitar pukul 11.00 WIB itu berangsur mulai membubarkan diri.

Saat orasi, Presiden KSPI Said Iqbal mendesak DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) bahkan bila perlu Panitia Khusus (Pansus).

“Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan di depan Gedung DPR RI.

BACA :  Maksimalkan Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Diperpa Badung Gelar Bimtek Ketahanan Pangan Untuk TP PKK Kabupaten Badung

Dia mengatakan satu-satunya tuntutan massa buruh terkait demo penolakan kenaikan harga BBM adalah dibentuknya Panja.

“Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suarakan suara rakyat, kamu punya hak, kamu punya hak interpelasi. DPR, gunakan ini. Saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat,” katanya.

Said Iqbal mengatakan massa pengunjuk rasa akan menyiapkan demo lanjutan di daerah-daerah pada esok hari.

Aksi demo buruh menolak kenaikan harga BBM ini akan digelar secara masif di sejumlah daerah Indonesia. Menurutnya, jika memungkinkan aksi itu direncanakan digelar seminggu sekali.

“Aksi akan meluas kalau pemerintah dan DPR… kita pastikan bisa saja seminggu sekali, sebulan dua kali, di kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurutnya, aksi di daerah meminta gubernur, bupati dan walikota agar tidak menjadi safety player. Dia meminta kepala daerah membuat surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR dengan menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM.

“Beberapa waktu yang lalu, kenapa Omnibus Law dimenangkan MK. Salah satu pertimbangan MK, karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law. Hal yang sama bisa dilakukan gubernur.

Jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat. Kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan harga BBM,” ucap Said Iqbal.

BACA :  Hari Lanjut Usia Nasional, Pemkot Denpasar Beri Ruang Bagi Lansia di Denpasar

Said menegaskan buruh meminta para wakil rakyat keluar dari gedung DPR RI dan menemui massa. Tuntutannya tegas untuk pembuatan pansus atau panitia kerja (panja).

“Kita tidak akan memenuhi panggilan DPR, tapi kita sudah minta mereka untuk keluar nyatakan siap untuk buat panja atau pansus DPR,” tegasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. Sebagai kompensasinya, pengurangan dana subsidi BBM itu diikuti dengan mengalihkannya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Penegasan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan pers bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mendampingi Presiden Jokowi menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM yang mulai berlaku sejak 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

“Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter,” jelas Menteri ESDM.

BACA :  OJK Terbitkan Peraturan Perkuat Kelembagaan BPR/BPR Syariah

Walk Out Fraksi PKS

Sementara itu, di dalam Gedung DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI melakukan aksi walk out menolak kenaikan harga BBM di forum Rapat Paripurna DPR, Selasa (6/9/2022).

Penolakan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua F-PKS DPR-RI, Mulyanto yang melakukan interupsi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melakukan penyampaian pandangan pemerintah soal RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.

“Pimpinan, izinkan kami menyampaikan sikap PKS yang MENOLAK kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, karena kami yakin kebijakan tersebut semakin membebani kehidupan masyarakat, yang belum pulih benar dari Pandemi Covid-19,” ucap Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Mulyanto menyatakan PKS beralasan penolakan kenaikan harga BBM karena akan memberatkan masyarakat.

“Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat,” ujar Mulyanto.

“Kami menyatakan walk out dari forum ini, demikian terima kasih,” tegas Mulyanto.

Setelah interupsi, semua anggota fraksi PKS yang hadir di paripurna mengangkat kertas bertuliskan ‘PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM’. Tak lama kemudian satu persatu anggota dewan Fraksi PKS angkat kaki dari ruang Sidang Paripurna.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular