KARANGASEM, balipuspanews.com – Sebanyak 75 Desa di Kabupaten Karangasem sudah membentuk Koperasi Merah Putih sesuai arahan dari pemerintah pusat.
Hanya saja, informasi di lapangan menyebutkan tidak sedikit pengurus Koperasi Merah Putih justru kebingungan akan bergerak disektor usaha apa.
Jika melakoni simpan pinjam tentu akan bersaing dengan BUMDes yang sudah ada duluan.
Terlebih modal Rp 3 Miliar yang sempat diisukan akan digelontorkan pemerintah untuk Koperasi Merah Putih tersebut belakangan membutuhkan anggunan atau jaminan agar dana tersebut bisa dicairkan.
Tentu saja persoalan jaminan ini membuat sejumlah perbekel jadi ketar ketir, pasalnya hampir sebagian besar Desa di Karangasem tidak memiliki aset seperti tanah untuk dijadikan sebagai agunan agar dana tersebut bisa dicairkan.
“Ya infonya harus ada jaminan, kami di desa tidak punya jaminan untuk mengakses dana tersebut. Kebanyakan tanah milik desa adat, mana berani kami memakai itu untuk jaminan, tadi sudah saya sampaikan kendala kami sama pak Mentri semoga nanti ada kebijakan,” ujar Perbekel Desa Duda Timur, I Gede Pawana saat menghadiri rembug desa di Desa Sengkidu, Manggis, Karangasem yang dihadiri oleh Mentri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, Kamis (26/6/2025).
Terkait dengan persoalan jaminan tersebut, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar menegaskan, bahwa semua masih dalam pembahasan pemerintah pusat.
“Jadi semua masih dibahas ya,” ujar menteri yang akrab yang dipanggil Cak Imin itu singkat.
Sebelumnya, Cak Imin sempat menghimbau kepada Perbekel dan peserta rembug desa yang hadir untuk tidak resah, apalagi merasa bimbang dengan adanya isu tumpang tindih antara Koperasi Merah Putih dengan BUMDes.
Ia menegaskan, keduanya baik BUMDes dan Koperasi Merah Putih dapat berjalan beriringan, tentu kedepan setelah pembentukan awal ini akan dibuatkan formulasi kembali sehingga nanti keduanya bisa berjalan bersama.
Penulis: Gede Suartawan
Editor: Oka Suryawan
